Merdeka.com - Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo menyebut, ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik sehingga rawan korupsi. Merespons itu, pengamat politik, Adi Prayitno mengatakan, Banten merupakan daerah dengan kadar dinasti politiknya paling tinggi. Mulai dari eksekutif hingga legislatif.

"Banten merupakan provinsi yang kadar dinastinya paling tinggi. Kekuatannya tersebar merata hampir di semua kabupaten, kota dan provinsi. Mulai dari anggota dewan semua tingkatan dari DPRD hingga DPR pusat, anggota DPD, dan semua tingkatan kepala daerah mulai dari wali kota, bupati, wakil gubernur dan gubernur. Massif dan sistematis," katanya saat dihubungi merdeka.com, Kamis (9/6).

"Banten itu ladang paling subur tumbuhnya dinasti politik. Ada yang dinasti besar dan dinasti kecil," sambungnya.

Dia menuturkan, politik dinasti menjadi kanker demokrasi. Dalam praktiknya, begitu banyak kasus korupsi yang dilakukan keluarga dinasti. Penyebabnya dua hal. Pertama, efek kegagalan agenda reformasi yang salah satunya ingin mengamputasi kekerabatan politik.

Kedua, rendahnya kesadaran melawan politik dinasti karena dianggap wajar. Menurutnya, hal itu bahaya bagi demokrasi. Anehnya lagi, kekuatan politik dinasti justru disokong banyak aktivis dan tokoh yang mengklaim prodemokrasi.

"Kekuatan ekonomi politik dinasti membuat semua pihak bertekuk lutut," ujarnya.

Menurut Adi, politik dinasti bisa dilawan dan dikalahkan di setiap politik elektoral. Namun, hal itu tidak mudah dan butuh konsolidasi politik cukup lama. Karenanya, kerja dan pendidikan politik melawan dinasti harus berkelanjutan dan tak bisa instan ketika jelang pemilihan saja.

"Pertanyaannya, siapa yang sanggup melakukan ini semua? Upaya membatasi politik dinasti lewat regulasi sudah mentah, tak ada cara lain selain lawan dan kalahkan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua MPR-RI Bambang Soesatyo mengatakan, ada 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik. Bamsoet khawatir kasus korupsi terus terjadi karena adanya daerah yang melanggengkan politik kekerabatan.

Maka dari itu, ia meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meningkatkan pengawasan terhadap dinasti politik. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan undang-undang terkait penyalahgunaan jabatan.

Bamsoet mencontohkan Operasi Tangkap Tangan KPK terhadap Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Kutai Timur yang berstatus suami istri. Hal itu membuktikan dinasti politik berkaitan erat dengan praktik korupsi.

"Pemerintah melalui lembaga KPK untuk meningkatkan pengawasan serta bersikap tegas dalam penerapan regulasi atau peraturan perundang-undangan terkait penyalahgunaan kewenangan jabatan. Mengingat di sanalah rawan terjadi tindak kejahatan korupsi, khususnya di 117 daerah yang berpotensi memiliki kekuatan dinasti politik," ujar Bamsoet, Rabu (8/7).

Bamsoet mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama kepada pihak terkait untuk mencegah korupsi. Termasuk kerjasama pengawasan dari organisasi masyarakat.

"Maupun lembaga swadaya masyarakat atau LSM, guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dalam dinasti politik," kata dia.

Politikus Partai Golkar itu juga mendorong pemerintah mengedepankan kemampuan, kompetensi, dan integritas sumber daya manusia untuk calon pemimpin di setiap daerah dalam mengisi jabatan tertentu.

"Dikarenakan apabila praktik politik dinasti masih terus terjadi di masa mendatang, maka ancaman demokrasi melalui Pilkada dapat berpotensi dibajak oleh kelompok elit politik," pungkasnya.