OTT di Ditjen Pajak, politisi NasDem minta KPK periksa kepala KPP
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa semua kepala kantor pelayanan pajak (KPP) di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan terkait dengan adanya operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat Eselon III di Ditjen Pajak. Bahkan Menurut dia, Pemeriksaan bahkan dianggap perlu dilakukan terhadap Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dengan melibatkan lembaga audit.
"(OTT KPK) Yang bersangkutan eselon III, kemungkinan dia hanya sebagai pesuruh dari pimpinannya di Ditjen Pajak atau atasannya langsung. Biar terang benderang semua kepala kantor layaknya KPK periksa dan lembaga audit harus turun tangan juga untuk mengaudit Dirjen Pajak," kata politisi Partai NasDem itu, Selasa (22/11).
Sahroni menambahkan, pemeriksaan terhadap seluruh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) bahkan Dirjen Pajak perlu dilakukan untuk memastikan tidak adanya konspirasi di permainan pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak. Terlebih, institusi itu merupakan pengelola penerimaan negara.
"Ini harus terang benderang agar publik melihat institusi yang juga menghasilkan penerimaan negara ini tapi pejabatnya melakukan aksi kotor yang tertangkap tangan oleh KPK," ucapnya.
Seperti diketahui, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap salah seorang pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak. Kabar tersebut diperoleh dari sumber merdeka.com yang tidak ingin disebutkan namanya.
"Iya benar ada OTT," ujar sumber tersebut.
Informasinya, pejabat yang ditangkap merupakan eselon II. KPK juga menyita uang yang diduga digunakan untuk pengurangan pajak dari seorang wajib pajak. Juru bicara KPK Yuyuk Andrianti enggan membeberkan kabar penangkapan tersebut.
"Silakan tunggu besok akan dikonfirmasi," singkat Yuyuk.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPATK menemukan transaksi mencurigakan untuk pembiayaan Pemilu 2024. Transaksi ini diduga mengalir ke sejumlah partai politik.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP mengingatkan Kapolri banyak suara dari rakyat yang juga berharap agar Polri tetap netral di Pemilu 2024 ini.
Baca SelengkapnyaTahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.
Baca SelengkapnyaTaufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaKPK turut bekerja sama dengan KPU, Bawaslu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) untuk menjalankan aplikasi JAGA Pemilu.
Baca SelengkapnyaMayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca SelengkapnyaEmpat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca Selengkapnya