Merdeka.com - Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang mengatakan belum ada kesepakatan agar Calon Wakil Presiden yang akan mendampingi Joko Widodo berasal dari latar belakang partai politik. Informasi tersebut pertama kali disampaikan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

OSO mengaku belum percaya dengan pernyataan Cak Imin lantaran Jokowi belum menentukan kriteria dan sosok cawapres yang akan mendampinginya di Pemilu 2019.

"Presiden belum ngomong siapa wakilnya, saya masih belum percaya tuh. Karena itu mekanisme seperti itu. Kecuali kalau ada kesepakatan yang disetujui presiden, bahwa wakil dari unsur partai, perorangan, oknum golongan tertentu," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/5).

OSO mengakui banyak tokoh yang meminta dukungan Hanura agar diusung menjadi cawapres Jokowi. Hanura juga telah memproyeksi kader yakni Wiranto menjadi cawapres.

"Banyak yang minta dukungan banyak karena itu rahasia karena itu belum saatnya. Karena kita bicara sama pemakai siapa yang pemakai inginkan. Kami sudah mendorong Wiranto, Moeldoko tapi semua ini masih dalam rekayasa percobaan," terangnya.

Namun, OSO mengungkapkan Jokowi adalah sosok pemimpin yang sulit ditebak dan diintervensi, termasuk masukan cawapres dari partai-partai politik.

"Jokowi itu memang begitu orangnya, dan dia enggak bisa stir-stir, negara luar saja enggak bisa nyetir dia, apalagi dalam negeri," klaimnya.

Oleh karenanya, Ketua DPD ini menyerahkan keputusan soal sosok yang layak menjadi cawapres kepada Jokowi sendiri.

"Kalau saya bilang, yang make cawapres pak Jokowi. artinya mau make rumah partai, mau pak pribadi kelompok, golongan, pribadi pribadi itu yang memakai yang menentukan hak prerogatif," tandas OSO.

Diketahui, Cak Imin menilai, calon Wakil Presiden (Cawapres) yang paling pas mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019 berasal dari kalangan partai politik.

Dia mengklaim, Cawapres dari Parpol sudah disepakati hampir semua partai koalisi pendukung Jokowi. Cak Imin mengaku dapat informasi itu saat melakukan perbincangan antar partai.

"Semua partai sepakat Wapres harus partai. Hampir semua partai sepakat," katanya.