Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11). Sebelum Jokowi menyampaikan pidato, terlebih dahulu Ketua DPD Oesman Sapta Odang yang menyampaikan pidato sambutannya.

Di hadapan orang nomor satu di negeri ini, Politikus yang kerap disapa Oso itu mengutarakan curahan hatinya soal lembaga yang ia pimpin. Dia mengatakan, DPD merupakan satu-satunya lembaga negara yang tak memiliki gedung sendiri semenjak 'lahir' pascareformasi.

"DPD adalah satu-satunya lembaga negara hasil reformasi yang belum mendapatkan sarana kantor berupa gedung sendiri di Ibu Kota," kata Oso dalam pidatonya, Jumat (17/11).

Menurut Oso, DPD memiliki fungsi yang berperan aktif dalam seluruh tahapan proses pengawasan undang-undang terkait kepentingan daerah dalam mendukung pemerintah seperti pelaksanaan undang-undang, dana desa, dan pelaksanaan otonomi daerah.

Oso menyebut hal ini tercantum dalam konstitusi bahwa DPD memiliki 'peran besar' dalam kemajuan negeri. Maka, harus memiliki gedung dan fasilitas yang mumpuni sebagai penunjang kinerja.

"Sudah jelas bahwa perwujudan konstitusional DPD tanggung jawab kita bersama, dengan kata lain dukungan presiden, lembaga negara dan seluruh komponen masyarakat mutlak diperlukan," ujarnya.

Jokowi ogah berkomentar

Saat ditemui usai menghadiri Sarasehan DPD tahun 2017, Jokowi justru ogah berkomentar terkait 'curhat' dari Ketua Umum Partai Hanura tersebut. Dirinya meminta kepada awak media untuk menanyakan hal ini ke Oso saja.

"Tanyakan pada Ketua DPD," ujarnya.

Apabila DPD membangun gedung baru, tentu pembangunannya harus atas izin dari pemerintah. Saat kembali ditanya terkait hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali ogah berkomentar dan kembali menjawab hal yang sama.

"Tanyakan pada DPD," kata Jokowi.

Gedung baru bernilai Rp 1 T

Saat kehebohan soal DPR yang ingin punya gedung baru, DPD juga mengutarakan hal yang sama bahwa gedung yang ada saat ini kawasan Senayan, Jakarta tak layak untuk dipakai bekerja. Kala itu, Oso menyebut gedung baru bagi DPD sudah sangat mendesak.

DPR, kata Oso, juga mendukung agar DPD memiliki gedung baru. Dia menilai, gedung baru bagi DPD seharusnya dapat memiliki 20 lantai.

"Sudah lama, saya kan cuma meneruskan saja ini," kata Oso, Senin (14/8).

Untuk pembangunan gedung DPD, Oso membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun. Kala itu, dia berharap anggaran untuk gedung DPD dimasukkan dalam pagu anggaran RAPBN 2018.

"Enggak banyak, kalau kita paling-paling enggak sampai Rp 1 triliun," katanya.

Apabila memiliki gedung baru, Oso menyebut nantinya tiap anggota DPD akan memiliki ruangan dan fasilitas yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai perwakilan rakyat di daerah.

"Alangkah indahnya kalau ada ruangan memadai DPD dapat mengerjakan secara maksimal keinginan keinginan tuntutan daerah," ujarnya.