OSO, Jokowi dan gedung baru DPD
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri sarasehan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 2017 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/11). Sebelum Jokowi menyampaikan pidato, terlebih dahulu Ketua DPD Oesman Sapta Odang yang menyampaikan pidato sambutannya.
Di hadapan orang nomor satu di negeri ini, Politikus yang kerap disapa Oso itu mengutarakan curahan hatinya soal lembaga yang ia pimpin. Dia mengatakan, DPD merupakan satu-satunya lembaga negara yang tak memiliki gedung sendiri semenjak 'lahir' pascareformasi.
"DPD adalah satu-satunya lembaga negara hasil reformasi yang belum mendapatkan sarana kantor berupa gedung sendiri di Ibu Kota," kata Oso dalam pidatonya, Jumat (17/11).
Menurut Oso, DPD memiliki fungsi yang berperan aktif dalam seluruh tahapan proses pengawasan undang-undang terkait kepentingan daerah dalam mendukung pemerintah seperti pelaksanaan undang-undang, dana desa, dan pelaksanaan otonomi daerah.
Presiden Jokowi dan Oesman Sapta Odang ©2017 Biro Pers/RusmanOso menyebut hal ini tercantum dalam konstitusi bahwa DPD memiliki 'peran besar' dalam kemajuan negeri. Maka, harus memiliki gedung dan fasilitas yang mumpuni sebagai penunjang kinerja.
"Sudah jelas bahwa perwujudan konstitusional DPD tanggung jawab kita bersama, dengan kata lain dukungan presiden, lembaga negara dan seluruh komponen masyarakat mutlak diperlukan," ujarnya.
Jokowi ogah berkomentar
Saat ditemui usai menghadiri Sarasehan DPD tahun 2017, Jokowi justru ogah berkomentar terkait 'curhat' dari Ketua Umum Partai Hanura tersebut. Dirinya meminta kepada awak media untuk menanyakan hal ini ke Oso saja.
"Tanyakan pada Ketua DPD," ujarnya.
Apabila DPD membangun gedung baru, tentu pembangunannya harus atas izin dari pemerintah. Saat kembali ditanya terkait hal ini, mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut kembali ogah berkomentar dan kembali menjawab hal yang sama.
"Tanyakan pada DPD," kata Jokowi.
Gedung baru bernilai Rp 1 T
Saat kehebohan soal DPR yang ingin punya gedung baru, DPD juga mengutarakan hal yang sama bahwa gedung yang ada saat ini kawasan Senayan, Jakarta tak layak untuk dipakai bekerja. Kala itu, Oso menyebut gedung baru bagi DPD sudah sangat mendesak.
DPR, kata Oso, juga mendukung agar DPD memiliki gedung baru. Dia menilai, gedung baru bagi DPD seharusnya dapat memiliki 20 lantai.
"Sudah lama, saya kan cuma meneruskan saja ini," kata Oso, Senin (14/8).
Untuk pembangunan gedung DPD, Oso membutuhkan anggaran sekitar Rp 1 triliun. Kala itu, dia berharap anggaran untuk gedung DPD dimasukkan dalam pagu anggaran RAPBN 2018.
"Enggak banyak, kalau kita paling-paling enggak sampai Rp 1 triliun," katanya.
Apabila memiliki gedung baru, Oso menyebut nantinya tiap anggota DPD akan memiliki ruangan dan fasilitas yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan kinerja sebagai perwakilan rakyat di daerah.
"Alangkah indahnya kalau ada ruangan memadai DPD dapat mengerjakan secara maksimal keinginan keinginan tuntutan daerah," ujarnya.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaPDIP Siap Jadi Oposisi, Begini Respons Jokowi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) merespons soal PDI Perjuangan yang siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaJokowi ke Jepang Pakai Dasi Kuning, Puteri: Sesuai Komitmen Golkar Lanjutkan Pembangunan
Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikritik soal Pembagian Bansos, Bahlil: Jangan Batasi Presiden Dekat Dengan Rakyat
Bahlil menegaskan pihak-pihak yang mengkritisi penyaluran bansos, dapat diartikan pihak tersebut tidak senang masyarakat menerima bantuan.
Baca Selengkapnya