Merdeka.com - Nama Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO) masuk ada dalam Daftar Caleg Sementara (DCS) Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal itu tercantum dalam surat pengumuman Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait DCS nomor 991/PL.01.4-Pu/06/KPU/IX/2018 pada 1 September 2018.

Meskipun namanya tercantum, OSO enggan mengakuinya secara gamblang. Dia mengaku masih ingin membicarakan lebih lanjut terkait rencana maju sebagai caleg DPD ke partai yang ia pimpin.

"Artinya kita kan ini ketua umum partai, harus menyelesaikan dulu partainya. Atau harus meninggalkan. Dan ini kan harus dipertimbangkan, enggak bisakan saya harus ngundang semua pengurus, ketua-ketua DPD dulu. Yakan. Besok itu mereka datang," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/9).

Diketahui, jika pengurus partai ingin maju sebagai caleg DPD ia harus mengundurkan diri dari jabatannya. Aturan itu berasal dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang fungsionaris partai menjadi seorang senator DPD.

Karena itu, OSO masih ingin membicarakan rencana maju sebagai caleg DPD pada partainya dan anggota DPD saat ini. Mengingat, OSO juga menjabat sebagai Ketua DPD periode 2017-2019.

"Iya, nanti lagi mau saya bicarakan dulu dengan partai, lantas saya bicarakan juga dengan DPD, ya teman-teman bagaimana. Saya kan merasa saya ini kan bukan milik saya sendiri lagi. Milik you juga," ungkapnya.

Sebelumnya, OSO bertanya dengan putusan MK yang melarang pengurus partai menjadi anggota DPD. Menurutnya, MK tidak pernah melatih apa pun dengan DPD untuk mengambil keputusan tersebut.

"Yang jelas MK itu tidak pernah konsultasi dengan DPD yang memperhatikan masalah prinsipnya. Kedua, pemberitaan MK itu tiba tiba saja mendeclare dengan tanpa ada dia, ada tertutup, ada apa? Terus yang dikorbankan DPD dan KPU, ada apa?" kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan,Jakarta , Selasa (24/7).