Ombudsman tak bisa berbuat banyak puluhan anggota DPD gabung Hanura
Merdeka.com - Terpilihnya Oesman Sapta Odang (OSO) sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, membuat sejumlah anggota DPD memilih bergabung dengan Partai Hanura yang dipimpin OSO. Setidaknya kurang lebih 34 anggota DPD ikut masuk ke partai yang didirikan oleh Jenderal TNI (purn) Wiranto itu.
Terkait hal tersebut, Komisioner Ombudsman RI Laode Ida mengatakan, itu sah-sah saja dilakukan. Karena menurutnya, itu bukan hal yang haram.
"Nah kalau sekarang terjadi seperti itu halal-halal saja. Tidak haram, karena itu ditolerir," jelasnya di kantor Ombudsman, Jakarta, Senin (22/5).
Lanjutnya, perwakilan DPD itu memang untuk tokoh-tokoh, terlebih untuk nonpartisan di partai politik. Namun dirinya mengatakan, dengan adanya perubahan Undang-Undang Pemilu, aturan tersebut menjadi hal yang tidak diharuskan.
"Setelah judicial review kami ditolak karena ada perubahan UU Pemilu 2004 ke 2009. Itu ditolak dimasukkan dan membolehkan semua unsur termasuk partai politik," terang mantan wakil ketua DPD ini.
Sebelumnya, OSO telah resmi menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura berdasarkan hasil Munaslub yang berlangsung pada Rabu (21/12) malam di Jl Mabes Hankam N. 69, Cilangkap, Jakarta Timur. OSO terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Hanura menggantikan Wiranto yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam.
OSO pun langsung tancap gas. Sejumlah tokoh direkrut menjadi kader Hanura. Tidak terkecuali puluhan anggota DPD RI yang dinilai mampu mendongkrak suara partai pada Pemilu 2019 nanti.
Sekitar 34 anggota DPD RI memutuskan siap bergabung dengan Partai Hanura. Salah satunya adalah Gede Pasek Suardika.
Adapun Senator DPD RI yang telah memutuskan bergabung di antaranya senator dari perwakilan Provinsi NTT Adrianus Garu, anggota DPD asal Jawa Barat Aceng Fikri, dan anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat, Novi Candra, anggota DPD Provinsi Lampung Andi Surya, anggota DPD dari Jawa Timur Ahmad Nawardi, anggota DPD dari Sumatera Selatan Abdul Aziz dan beberapa anggota DPD lain.
"DPD Anis Surya, Viktor Lerik, Surya lampung, Arimbawa Bali, Ahmad Nawardi jatim, Abdul Aziz Sumsel, Stevy Maluku, Basuki Salamah. Banyak nanti lah belakangan kita ini yang menyatakan komitmen banyak, bahkan satu provinsi ada dua," kata Pasek beberapa waktu lalu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ombudsman Duga Ada Penyalahgunaan Beras SPHP, Harusnya untuk Masyarakat Miskin Malah Dikemas Ulang Jadi Beras Komersial
Beras SPHP merupakan program pemerintah yang digulirkan melalui Perum Bulog sejak 2023 untuk menjaga stabilitas pasokan beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaOmbudsman Selesaikan 57 Laporan Masyarakat Senilai Rp11,6 Miliar di 2023
Adapun bentuk maladministrasi terbanyak adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut.
Baca SelengkapnyaPelayanan Publik Banyuwangi Raih Predikat Kepatuhan Tertinggi dari Ombudsman RI
Banyuwangi mendapatkan nilai 92,25 masuk dalam zona hijau (predikat kepatuhan tertinggi).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ombudsman Temukan Penyimpangan dan Pelanggaran Penggunaan Lahan di IKN Nusantara
Ombudsman belum melakukan perhitungan nilai kerugian yang dialami masyarakat akibat maladministrasi dalam hal penggunaan lahan.
Baca SelengkapnyaFakta Baru Diungkap Ombudsman: BP Batam Belum Kantongi Sertifikat Hak Pengelolaan Lahan Rempang
Ombudsman mendesak pemerintah segera memperbaiki kesalahan prosedur yang terjadi.
Baca SelengkapnyaKepala Dinas di Mamuju Terjaring OTT, Kantor Digeledah Polisi
Penggeledahan dilakukan setelah Kepala Dinas PMD Mamuju Jalaluddin tertangkap tangan diduga menerima suap proyek Dana Alokasi Khusus di Disdikpora Mamuju.
Baca SelengkapnyaPeta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca SelengkapnyaCegah Dualisme Kekuasaan, Kewenangan Wapres Sebagai Dewan Kawasan Aglomerasi Diminta DPD Dikaji Ulang
DPD tidak ingin terjadi dualisme kekuasaan antara presiden dan wakil presiden yang dapat berpotensi menimbulkan pecah kongsi antara keduanya.
Baca Selengkapnya