Merdeka.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mendapatkan mandat penuh untuk melakukan revitalisasi pengurusan internal Golkar. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu WiIayah I Nusron Wahid pun mengatakan, akan ada perombakan kepengurusan secara besar-besaran kali ini.

"Kemungkinan akan ada perubahan besar-besaran," katanya di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (20/12).

Perombakan itu, kata Nusron, akan dilakukan pada orang yang tidak kompeten serta terlibat masalah hukum. Hal itu dilakukan agar kader tersebut fokus menyelesaikan masalah hukum yang tengah membelitnya.

"Terutama bagi mereka mereka yang selama ini dianggap tidak berfungsi tidak aktif tidak kompeten dan sedang mempunyai masalah hukum tidak kita masukkan ke pengurusan," ungkapnya.

Menurutnya, setiap pengurus partai beringin tidak boleh terlibat masalah hukum. Sebab pengurus partai merupakan salah satu pelayan masyarakat juga.

"Tapi kalau orang jadi pengurus dia jadi pelayan jadi pemimpin tidak boleh. Dia harus jadi teladan bercitra bersih harus apa yang diomongkan sama dengan apa yang dilakukan," ucapnya.

Sedangkan terkait status mantan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto, Nusron menuturkan, Ketua DPR nonaktif itu masih diperbolehkan untuk menjadi anggota Golkar. Namun tidak diperbolehkan jika menjadi salah satu pengurus partai.

"Tapi kalau pemecatan keanggotaan tidak. Anggota boleh saja. Tapi kalau pengurus tak boleh kalau dia sedang bermasalah sama hukum. Kalau anggota itu adalah hak setiap warga negara siapapun," tandasnya.