Merdeka.com - Persaingan berebut kursi ketua umum Partai Golkar semakin memanas. Politisi Golkar

Nurdin Halid meminta Ade Komarudin agar mengedepankan moral dan bersikap kesatria untuk tidak mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar.

Sikap dan manuver yang dilakukan Nurdin Halid yang menyerang Ade Komarudin dengan isu moralitas pun disayangkan. Seruan soal moralitas itu jadi terasa tidak pas.

"Tidak elok Nurdin Halid menyebut Akom tak pantas jadi ketua umum Golkar," kata Peneliti politik dari Indostrategi Pangi Syarwi Chaniago, Selasa (15/3).

Lebih lanjut, publik telah mengetahui dan mencatat betul track record Nurdin Halid. Sebab, bekas ketua umum PSSI itu memang dikenal sarat dengan persoalan hukum.

Oleh karena itu, Pangi menegaskan, kader-kader Partai Golkar pemilik suara di Munas mendatang tentu sudah bisa menimbang sisi moral dan integritas para calon ketua umum. Sebab, kader-kader Golkar di daerah tentu ingin punya ketua umum yang bisa membawa kejayaan Partai Golkar ke depannya.

"Layak atau tidak layak Akom jadi ketua umum itu semua kembali ke suara DPD 1 dan DPD 2," tegasnya.

Sebelumnya diketahui, Nurdin Halid meminta Ade Komarudin agar mengedepankan moral dan bersikap kesatria. Sebab, politikus yang akrab disapa dengan nama Akom itu sudah menandatangani pakta integritas untuk tidak maju sebagai calon ketua umum pada musyawarah nasional (munas) Golkar yang akan datang.

Menanggapi beredarnya surat tersebut, Akom menjelaskan pasca turunnya Setya Novanto (Setnov) dari Ketua DPR, Golkar menggelar rapat untuk menentukan siapa pengganti Setnov. Dalam rapat tersebut, Ical menetapkan bahwa dirinya layak menggantikan Setnov lantaran seluruh kader Golkar sepakat dengan hal itu.

"Pak Ical bilang Pak Ade kita akan tetapkan sebagai calon ketua DPR karena semuanya menginginkan. Dan saya mintakan pak Ade supaya meneken fakta integritas yang isinya adalah pak Ade enggak boleh inisiasi munas," kata Akom di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (14/3).

Terkait surat komitmen Akom agar tidak maju di Munas mendatang diedarkan ke seluruh jajaran kader Golkar, Akom menilai tindakan itu sudah tidak sehat. Hal ini diketahui setelah menjalarnya ke Ketua DPD Golkar I dan II di Yogyakarta.