Noriyu: Kemandirian PMI lebih penting dibanding soal lambang

Merdeka.com - Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sedang menyusun draft RUU Lambang Palang Merah yang akan diajukan sebagai RUU usul inisiatif DPR untuk kemudian akan dilanjutkan dengan pembahasan tingkat I bersama pemerintah.

Politisi Partai Demokrat Nova Riyanti Yusuf, yang juga merupakan anggota Asian Advisor Group for International Committee of the Red Cross (ICRC)/Komite Palang Merah Internasional (2012-2014) menyatakan, sebagaimana diketahui bersama bahwa RUU Lambang Palang Merah merupakan kelanjutan dari Konvensi Jenewa 1949 yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang nomor 59 tahun 1958.

Menurut Konvensi Jenewa ada tiga lambang kemanusiaan yang diperkenankan, yaitu lambang Palang Merah (Red Cross), lambang Bulan Sabit Merah (Red Crescent), dan lambang Kristal Merah (Red Cristal).

"Hingga saat ini, ratusan negara telah menentukan lambang yang akan digunakannya sebagai lambang kemanusiaan. Yakni, 153 negara memilih palang merah, 34 negara memilih bulan sabit merah, dan satu negara (Israel) memilih kristal merah," jelas Nova Riyanti Yusuf dalam rilis tertulisnya yang diterima merdeka.com, Jakarta, Senin (24/9).

Saat ini timbul polemik di masyarakat manakah model lambang yang akan disahkan oleh RUU ini, apakah lambang palang merah ataukah lambang bulan sabit merah.

"Saya justru tidak terlalu mempermasalahkan apakah RUU tersebut akan mengesahkan penggunaan lambang palang merah atau lambang bulan sabit. Ada substansi yang lebih penting untuk dibahas, di antaranya mengenai penegasan kemandirian PMI, baik terkait masalah pendanaan dan maupun dalam setiap kegiatannya," tegas Noriyu (biasa disapa).

Menurut Noriyu, RUU tersebut sebaiknya mulai memikirkan kemungkinan kemandirian PMI untuk tidak lagi menerima alokasi dari APBN/APBD. Dengan hanya menerima dana dari masyarakat maka akuntabilitas publik akan terjaga.

"RUU tersebut juga harus bisa menegaskan bahwa setiap kegiatan PMI harus bebas dari kepentingan suatu suku, golongan, agama, ras, maupun politik mana pun, yang ada hanya kepentingan kemanusiaan. Apapun lambang organisasi kemanusiaan yang akan dipilih oleh Baleg nanti, jangan sampai mematikan organisasi kemanusiaan yang memakai lambang yang lain," kata Noriyu.

"Karena fakta di lapangan saat ini, selain lambang Palang Merah yang digunakan oleh PMI juga ada lambang bulan sabit merah yang digunakan oleh organisasi Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) yang juga telah berbuat banyak dalam memberikan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat," tandasnya.