Merdeka.com - Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat, Kamhar Lakumani menilai, nomor urut partai di Pemilu 2024 mestinya dikocok ulang. Pernyataan ini menanggapi keputusan pemerintah dan DPR yang sepakat nomor urut partai tidak diubah.

“Meskipun kami berpandangan mestinya ada kocok ulang nomor urut partai sebagaimana pada tahapan-tahapan pemilu terdahulu, namun jika telah menjadi keputusan tak akan di ubah tentu akan kami hormati. Masing-masing pihak baik itu yang menerima maupun menolak memiliki argumentasi. Namun jika telah menjadi keputusan tentunya akan diindahkan dan dilaksanakan,” katanya pada wartawan, Rabu (15/11).

Dia mengingatkan jumlah dan partai-partai yang menjadi peserta pemilu ada perbedaan di setiap pemilu. Ada partai baru, dan ada juga partai yang sebelumnya peserta kemudian tak lagi menjadi peserta.

“Perubahan-perubahan ini tentunya memiliki konsekuensi pula pada perubahan penomoran peserta pemilu. Setiap partai menginginkan magic number yang memudahkan untuk membangun branding partai,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu tengah menyusun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU Pemilu sebagai dampak pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua.

Salah satu poin yang turut dimasukan adalah nomor urut partai di Pemilu 2024 tidak diubah.

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, nomor urut partai yang lolos ke parlemen tidak diubah dari pemilu sebelumnya. Hal itu menjadi kesepakatan bersama.

"Kita sepakat bahwa partai-partai yang kemarin lolos di Pemilu 2019, itu nomor urutnya tetap," ujar Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11).

Sementara, nomor urut untuk partai politik yang tidak berada di parlemen harus diundi kembali.

"Yang lain nanti akan diundi," kata Doli.

Doli menyebut selain isu nomor urut, ada lima isu yang akan masuk dalam Perppu. Yaitu penambahan jumlah anggota DPR karena bertambahnya provinsi di Papua, jumlah daerah pemilihan diubah, masa jabatan KPU daerah, serta lamanya penetapan daftar caleg tetap (DCT) dengan masa kampanye.

"Ada sekitar lima isu yang kemarin kita diskusikan," politikus Golkar ini.

Reporter: Delvira Hutabarat/Liputan6.com