KAPANLAGI NETWORK
MORE
  • FIND US ON

Agung Laksono Gagal Jadi Anggota DPR 2009

Jumat, 12 Juni 2009 22:50 Sumber :
Kapanlagi.com

Merdeka.com - Kapanlagi.com - Pengamat hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan Ketua DPR Agung Laksono harus legowo menerima keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) bertalian dengan sengketa perselisihan penghitungan hasil pemilihan umum (PHPU).

"Sebagai ketua DPR, Agung harus lapang dada menerima putusan MK karena hal itu merupakan keputusan hukum tetap," kata Irmanputra kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

MK pada Kamis (11/6) mengabulkan sebagian permohonan lima Partai Politik (Parpol) yang memperselisihkan cara penghitungan kursi tahap ketiga dalam penerapan Pasal 205 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU No.10/2008 tentang Pemilu Anggota Legislatif 2009.

Para pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa penerapan pasal itu telah merugikan mereka dalam penghitungan suara hasil Pemilu legislatif 2009 karena KPU telah salah menerapkan pasal tersebut.

Implikasi keputusan MK tersebut menggugurkan penetapan perolehan kursi DPR bagi Agung Laksono oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Berdasarkan keputusan MK itu, posisi Agung di daerah pemilihan (Dapil) Jakarta I, dapat digantikan oleh calon legislator (Caleg) Partai Gerakan Indonesia Raya, yaitu Saifuddin Donodjoyo.

Keputusan MK juga berimplikasi pada perubahan posisi calon legislator Partai Demokrat di Dapil Jakarta I, Ratnawati Wijana, yaitu digantikan oleh caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Andi Anzar Cakra Wijaya.

Ketua Tim Kuasa Hukum PAN, Herman Kadir, seusai sidang putusan MK mengatakan keputusan itu berimplikasi pada penambahan empat kursi DPR, yaitu di Dapil Jakarta I, Kalimantan Selatan, Banten, dan Dapil Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dalam putusannya yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Prof Dr. Moh. Mahfud MD di Jakarta, Kamis, menyatakan menerima sebagian permohonan Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Dalam putusannya, MK menolak eksepsi termohon (KPU) dan memerintahkan kepada KPU untuk menerapkan Pasal 205 ayat 5, ayat 6, dan ayat 7 UU No.10/2008 tersebut.

Menurut Irmanputra, KPU berkewajiban melaksanakan keputusan MK itu karena merupakan keputusan hukum tetap yang tak bisa lagi diganggu-gugat.??? (kpl/dar)

Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Subscribe and Follow

Temukan berita terbaru merdeka.com di email dan akun sosial Anda.