NasDem Soal Wacana 10 Pimpinan MPR: Belum Ada Kesepakatan di Koalisi Jokowi
Merdeka.com - Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengungkap, wacana penambahan pimpinan MPR menjadi 10 belum ada kesepakatan. Menurut Johnny, masih mencari alternatif titik temu antar partai.
"Kita berdiskusi tentang MPR dengan berbagai alternatif begitu berbagai alternatifnya itu mencari titik simpul lah, belum ada kesepakatan maksudnya belum ada keputusan akhir," ujar Johnny saat dihubungi, Rabu (21/8).
Johnny pun mengamini pernyataan Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani. Koalisi pendukung pemerintah membuka opsi pimpinan MPR ditambah. Hal itu dibicarakan dalam forum 10 sekjen.
Dalam forum internal Koalisi Indonesia Kerja, kata Johnny, telah dibicarakan opsi apakah tetap lima pimpinan atau ditambah menjadi 10. Misal ditambah, apa yang menjadi kesepakatan politiknya.
"Kalau bertambah berapa apa dasar pasalnya dan kita belum ada dan apa yang jadi kesepakatan politiknya kan enggak bisa asal tambah saja tanpa kesepakatan. Apa konsesi politik yang mau dibicarakan kalau diubah, kalau enggak ya tetap. Tetapi kita kan terbuka untuk dibicarakan itu," jelas Johnny.
Menurutnya, belum dibahas bagaimana relasi antar partai atau antar fraksi. Namun, dia menekankan harus sesuai dengan undang-undang. Sampai saat ini, undang-undang belum mengakomodasi 10 pimpinan.
"Harus ya kalau ada pembicaraan apa konsesi politiknya kan belum ada itu nanti apa saja berapa banyak. Kan belum ada," ucapnya.
Jangan Lewatkan:
Ikuti Polling Menteri Favoritmu, Mana yang Layak Dipertahankan? Klik disini
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaRespons Ketum ProJo soal Usukan Jokowi Jadi Pimpinan Besar Koalisi Prabowo-Gibran
Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Minta Keluarnya Maruarar Sirait dari PDIP Tak Dikaitkan dengan Jokowi
Maruarar memutuskan keluar dari PDIP dan memilih sejalan dengan arah politik Jokowi.
Baca SelengkapnyaWacana Pemakzulan Jokowi, Kapten Timnas AMIN: Ini Negara Demokrasi, Biar Rakyat Menilai
Wacana pemakzulan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) muncul menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Baca SelengkapnyaPPP Nantikan Momen Megawati dan Jokowi 'Bersatu' di Puncak Harlah
Peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-51 akan digelar di Gelanggang Olahraga (GOR) Sudiang Makassar.
Baca SelengkapnyaJokowi Benar-Benar Tak Ikut Kampanye, Ini Respons Ganjar
Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang tidak langsung terlibat dalam kampanye salah satu paslon Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJPPR Klaim Temukan Sejumlah Pelanggaran di TPS, dari Diintimidasi Aparat hingga Pembagian Uang
JPPR menemukan pelanggaran prosedur yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri, Jokowi Minta RAPBN 2025 Mulai Disiapkan untuk Presiden Terpilih
RAPBN 2025 harus memperhatikan program presiden terpilih 2024-2029.
Baca Selengkapnya