NasDem sebut partai koalisi yang hanya tuntut hak lebih baik mundur
Merdeka.com - Partai NasDem menyatakan partai di koalisi pemerintahan yang tidak menjalankan komitmen bersama maka dianggap hanya menuntut hak saja. Anggota Dewan Pakar Partai NasDem Taufiqulhadi menegaskan partai yang tidak mau menjalankan kewajiban di koalisi lebih baik mundur.
"Ketika dia diminta kewajiban dia menolak. Karena itu, kalau memang tidak nyaman di dalam koalisi, karena ada banyak permintaan, hanya untuk mendapatkan hak saja tetapi tidak mau kewajiban lebih baik mengundurkan diri saja," kata Taufiqulhadi di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/7).
Sebab, kata dia, partai-partai pendukung pemerintah telah berkomitmen menyukseskan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Oleh karena itu, partai-partai pendukung pemerintah harus bisa menekan ego masing-masing ketika bergabung dalam koalisi.
"Kita ada komitmen bersama-sama, kita membangun koalisi. Kita sepakat ini menyukseskan pemerintahan sekarang. Jadi kewajiban buat kita adalah menyukseskan pemerintahan sekarang. Kita bentuk koalisi," tegasnya.
"Koalisi itu yang kita ketahui tidak semuanya berasal dari pendukung awal tetapi pendatang belakangan. Itu tidak ada masalah. Tetapi ketika bergabung, sudah selesai semuanya," sambung Taufiqulhadi.
Sebelumnya, Sekjen PDIP Hasto Kristyanto menyindir Partai Amanat Nasional (PAN) karena beberapa kali berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Hal itu terlihat mulai dari Pilgub DKI Jakarta, RUU Pemilu hingga Perppu Pembubaran Ormas.
Di Pilgub DKI Jakarta, PAN memutuskan mendukung Anies Baswedan-Sandiaga Uno sementara partai pendukung pemerintah memilih Basuki T Purnama-Djarot Saiful Hidayat. Begitu pula di RUU Pemilu, PAN mendorong angka ambang batas pencalonan presiden dihapus disaat partai pemerintah ingin di angka 20 persen.
Hasto menuturkan, partai-partai pendukung pemerintah harus solid dan tidak boleh setengah-setengah mendukung Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Menurut Hasto, Presiden Jokowi seharusnya melakukan evaluasi terhadap partai yang membelot dari sikap partai pendukung pemerintah lainnya.
"Ketika partai menyatakan mendukung tetapi di tingkat implementasi justru bersifat setengah setengah Presiden punya kewenangan untuk melakukan evaluasi, tetapi PDIP bukan dalam posisi untuk mendorong-dorong," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (13/7).
Oleh karena itu, Hasto menegaskan partai yang menyatakan berbeda sikap dengan sikap partai pemerintahan lebih baik keluar dari koalisi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
NasDem soal Hak Angket: Kita Sedang Siapkan Tanda Tangan
Partai NasDem tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaNasDem Buka Peluang Lanjutkan Koalisi dengan PKS dan PKB untuk Pilgub DKI
NasDem tidak menutup apabila ada partai lain yang ingin gabung ke koalisi untuk Pilkada DKI.
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin Proposal Kesepakatan dengan PDIP Jika Mau Hak Angket: Supaya Tidak Ada Dusta
Dia pun mengusulkan, agar ada perjanjian dengan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud terutama PDIP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaKetua DPP NasDem Ingatkan Masyarakat Pilih Pemimpin Bukan karena Penampilan Lucu
Taufik mengingatkan kepada masyarakat untuk memilih presiden dan wakil presiden berdasarkan kemampuan mengatasi permasalahan bangsa.
Baca SelengkapnyaPartai NasDem Tetap Ajukan Gugatan Sengketa Pilpres Meski Surya Paloh Sudah Terima Hasilnya
Surya Paloh menyatakan, partainya mendukung segala upaya mencari keadilan
Baca SelengkapnyaNasDem Ingin Ambang Batas Parlemen Tetap Ada: Itu Bagian dari Seleksi Alami
Sekjen NasDem menilai ambang batas parlemen merupakan bagian dari konsolidasi demokrasi.
Baca SelengkapnyaNasdem Siapkan Deputi Kampanye Timnas AMIN Rusdi Masse Maju Pilkada Sulsel
Partai Nasdem telah menyiapkan satu nama untuk maju pada Pilkada Sulawesi Selatan (Sulsel) 2024, yakni Rusdi Masse Mappasessu.
Baca SelengkapnyaTerima Hasil Pemilu 2024, NasDem Beri Selamat ke Prabowo-Gibran
Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada Capres-Cawapres nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang meraih surat terbanyak pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya