NasDem Pertimbangkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Agar Biaya Murah

Senin, 11 November 2019 14:41 Reporter : Muhammad Genantan Saputra
NasDem Pertimbangkan Kepala Daerah Dipilih DPRD Agar Biaya Murah Ketua DPP NasDem Charles Meikyansah. ©2019 Merdeka.com/genantan

Merdeka.com - Mendagri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Partai NasDem juga akan mengkaji hal tersebut secara matang.

"NasDem sangat membahas itu secara matang, pilkada ini kita sudah melihat penelitian orang sangat berbiaya tinggi dan kita juga lihat banyak kepala daerah yang kemudian ditangkap KPK, Kejaksaan dan lain-lain," kata Ketua DPP NasDem Charles Meikyansah, di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Senin (11/11).

Dia menyebut, salah satu opsi yang dipertimbangkan NasDem adalah Pilkada ke depan tidak berbiaya mahal. Hal itu masih menjadi pembicaraan di tingkat pengurus pusat NasDem.

"Belum tentu model sekarang ini akan dipilih kader terbaik, tapi berbiaya tinggi sudah pasti, ada mahal buat apa-apa. Nah ini kita upayakan bagaimana pimpinan di daerah itu adalah yang terbaik, tapi bisa mengurangi biaya politik," ucapnya.

Partai pimpinan Surya Paloh itu pun sudah mewacanakan soal kepala daerah dipilih oleh DPRD atau pemilihan tidak langsung. Kemudian, soal gubernur yang bukan lagi perwakilan pusat.

"Apakah kemudian yang dipilih itu hanya bupati atau walikota. Itu masih digodok oleh kepengurusan baru ini dan itu akan menjadi sikap NasDem," pungkasnya.

1 dari 1 halaman

Mendagri Setuju Dievaluasi

Mendagri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.

"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.

"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Udah mahar politik," ucapnya. [rnd]

Baca juga:
Bertemu Jokowi, KPU Ingin Larangan Eks Napi Koruptor Nyalon Pilkada Diatur UU
Menko Polhukam: Pemerintah akan Bahas Usulan Evaluasi Pilkada Langsung
Waketum Fahri Hamzah Sebut Target Partai Gelora Ikut Pilkada 2020
Jelang Pilkada 2020, Bawaslu Solo Rekrut Anggota Pengawas Perempuan
Airin Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi karena Biaya Politik Tinggi
Nasdem Setuju Pilkada Langsung Dievaluasi Kembali

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini