Merdeka.com - Partai NasDem ingin menjadikan politik gagasan sebagai identitas partai untuk mengembalikan kepercayaan publik. NasDem juga ingin partai politik sebagai etalase etis bagi publik.

"Demokrasi kita ini miskin ide" kata Ketua DPP NasDem Willy Aditya di Jakarta, Kamis (3/10).

Menurutnya, partai harus berpihak pada rakyat melalui politik gagasan. NasDem mengawal agar kebijakan publik benar-benar dibuat untuk rakyat dan membuat regulasi yang mempermudah masyarakat.

Willy melihat, hal itu masih relevan hingga saat ini. Terlebih soal politik yang mengedepankan gagasan. Apalagi di ranah tersebut, NasDem konsisten melalui jargon dukungan tanpa syarat dan politik tanpa mahar.

Willy juga mengkritisi bagaimana politik di Indonesia mengalami stagnansi. Di mana-mana semua politisi membicarakan soal pemenangan dan kekuasaan.

"Di sinilah politik gagasan itu tak sekadar instalasi kemewahan, bukan hanya gimik," kata Willy.

Menurutnya, dalam politik itu NasDem membawa pesan pembangunan. Bahwa perkara politik bukan soal berbicara kemenangan, namun merealisasikan tujuan utama dari hal tersebut. Yakni memberikan keadilan dan kebahagiaan bagi masyarakat.

Willy melihat, hal ini diperagakan oleh para pendiri bangsa. Bagaimana semua tokoh seperti Soekarno, Tan Malaka dan Sutan Syahrir punya gagasan politik.

"Bukan karena Tan Malaka orang Minang atau Soekarno sebagai orang Jawa, tetapi gagasan mereka seperti apa supaya Indonesia merdeka," ujar Willy.

Dosen ilmu politik di Universitas Paramadina, Djayadi Hanan menambahkan, fokus ke politik gagasan ini bisa ditempuh oleh NasDem. Namun beberapa tantangan harus dilewati. Misalnya bagaimana menghadirkan partai di tengah masyarakat.

"Bukan soal ada atau tidak ada gagasan, tapi membangun jembatan kepercayaan antara partai dan masyarakat, saya setuju itu harus dimulai dari partainya," kata Djayadi.

Dia melihat politik gagasan harus ditanamkan lebih komprehensif. Misalnya, bagaimana NasDem memulai analisis praktikal tentang gagasan selama tiga tahun ke depan. Di tahun keempat dan kelima, partai bisa melihat gagasan apa yang diterima masyarakat.

Hal tersebut, kata dia, memunculkan pertanyaan lebih awal tentang model gagasan yang bakal diterima masyarakat. Artinya, sedari sekarang NasDem perlu menginventarisasi gagasan-gagasan apa saja yang dibutuhkan konstituen.

Kedua, bagaimana mengemas gagasan itu dalam rumusan yang lebih konkret. Misalnya melalui kebijakan publik. Djayadi mencontohkan dari segi pendidikan, mengenai presentase buta huruf yang kecil, namun tingkat pendidikan masih rendah.

"Artinya reformasi model pendidikan apa yang mau digagas partai NasDem. Jadi kebijakan publik macam apa yang mau diadvokasi NasDem," kata dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya, menambahkan, Partai NasDem punya kesempatan besar mewujudkan model politik gagasan ini. Pertama, karena orang nomor satu di partai itu tak punya ambisi jadi presiden.

"Sehingga NasDem bisa melepas diri dari konsern partai yang seperti fansclub," ujar Yunarto di diskusi tersebut.

Dia mengatakan, orientasi partai yang disebutnya 'fansclub' itu lebih kepada bagaimana pengkultusan pimpinan. Yunarto tak melihat hal itu di NasDem sehingga memungkinkan partai mengusung politik gagasan.

"Kekuatan utama NasDem itu di infrastruktur partai. Bagaimana ide-ide itu dituangkan dalam konteks infrastruktur partai," ujar dia.

Infrastruktur itu harus jadi pedoman partai dari atas hingga bawah. Yunarto menyebut kondisi itu bakal sukses mengawal politik gagasan hingga ke akar rumput.

Menurut dia, infrastruktur partai dengan nyawa politik gagasan ini bisa dimenangkan NasDem. Selain itu membuat biaya politik lebih murah, karena partai tersebut punya perwakilan di daerah yang bisa secara langsung menyentuh masyarakat.