Merdeka.com - Partai politik tengah mengkaji menaikkan parliamentary threshold (PT) atau ambang batas parlemen di Pemilu 2024. Golkar dan NasDem ingin, parpol lolos DPR RI minimal memperoleh suara 7 persen. Aturan itu tertuang UU Pemilu yang bakal direvisi oleh pemerintah dan DPR.

Isu ini juga dibahas oleh Ketum PAN Zulkifli Hasan saat menyambangi Markas DPP Partai NasDem. Di sana Zul, bertemu Surya Paloh. Zul menyampaikan keberatannya atas usulan kenaikan ambang batas parlemen usulan Surya Paloh.

"Soal itu kita harus bertahap ya, ini bukan soal menang-menangan, kalau menang-menangan itu modelnya distrik. Tentu kita partai-partai perlu bertahap," Zul di Markas DPP Partai NasDem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (10/3).

Selain ambang batas parlemen, Zul juga mengungkap kerisauannya terhadap putusan MK tentang Pemilu serentak. Terkait ini, baik PAN dan NasDem sepakat untuk tidak mendukung akibat banyaknya korban jiwa karena model pemilihan keduanya dilangsungkan secara bersama.

"Kita dari awal tak sepakat, tapi karena putusan MK sudah tak lagi membuka peluang. Karena Pemilu serentak kan bebannya berat," kritik Zul.

Selain beban berat, Zulhas berpandangan pemilihan umum anggota parlemen dan pemilu presiden memiliki kewibaannya yang berbeda. Menurut dia, Pilpres memiliki derajat kewibaan yang lebih istimewa.

"Pilpres harusnya ada kewibaan sendiri dan kita harap kita akan membahas, cari jalan gimana supaya itu bisa dipisah apakah lewat amandemen dan atau lewat Undang-Undang," tutup Zul.

Gerindra Tak Masalah

Di tempat terpisah, Gerindra menyambut baik usulan PT sebesar 7 persen tersebut. Namun hingga kini, belum ada pandangan resmi dari partai pimpinan Prabowo Subianto itu terkait berapa angka yang diinginkan.

"Partai gerindra belum memutuskan dan membicarakan hal ini. Kami akan bicarakan dalam rakernas yang akan diselenggarakan tahun ini. Tapi rasanya kalau Gerindra ambang batas 7 persen, dalam dua kali pemilu bisa melampaui," kata Wakil Ketua Umum Gerindra, Ahmad Sufmi Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/3).

Dasco mengingatkan, perlu memikirkan berbagai aspek dalam menentukan ambang batas parlemen itu. Khususnya bagi parpol yang lolos 4 persen pada Pemilu 2019 kemarin.

"Kita juga dalam demokrasi kita pertimbangkan berbagai aspek itu ada partai-partai yang kemarin lolos 4 persen tapi ada pemilihnya yang tentu tidak bisa kita abaikan," ujar Dasco.

Demokrat Menolak

Pada Senin 9 Maret lalu, Surya Paloh juga menggelar pertemuan dalam bingkai silaturahmi politik dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Pertemuan yang berlangsung di Kantor DPP Golkar tersebut, juga dihadiri jajaran pengurus pusat kedua partai.

Salah satu poin yang menjadi kesepakatan kedua partai yakni soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 7 persen. Gagasan yang dimunculkan Surya Paloh ini, kata dia, diterima Golkar sebagai hal yang positif.

"Partai Golkar juga melihat ini sesuatu yang bagus dan partai Golkar akan mendukung konsep tersebut," kata dia, di Kantor DPP Golkar, Jakarta, Senin (9/3).

Sementara Wakil Ketua Umum Demokrat Syarief Hasan menolak keras wacana tersebut. Dia menegaskan, Demokrat menolak usulan partai besar itu.

"Oh nggak usah lah, nggak usah, tidak setuju lah," kata Syarief.

Demokrat menilai, ambang batas empat persen saat ini sudah baik. Sehingga dinilai tidak perlu diubah. "Saya pikir 4 persen udah cukup bagus lah. Cukup lah," ucapnya.

Demokrat akan menolak jika ada revisi UU Pemilu untuk mengubah ambang batas parlemen. "Sementara ini Partai Demokrat menilai 4 persen cukup bagus," kata Syarief.

Golkar Siapkan Revisi UU Pemilu

Waketum Golkar Azis Syamsuddin mengatakan, partainya tengah bersiap melakukan perubahan aturan ambang batas parlemen tersebut.

"Tentu kita siapkan strategi-strategi untuk membuat UU yang mengatur parliamentary threshold 7 persen. Parliamentary Threshold itu langsung kita terapkan pada Pemilu 2024," kata Azis.

Azis menyebut, sejumlah parpol sudah sepakat dengan Golkar bahwa angka ambang batas parlemen itu diusulkan naik jadi 7 persen pada 2024. Sedangkan parpol-parpol besar, saat ini sedang menjajaki usulan tersebut.

"NasDem paling antusias menyambut usulan dari Golkar. Beberapa partai juga sudah sepakat dengan usulan kita. Mereka semua ingin ambang batas parlemen 2024 naik jadi 7 persen," ujarnya.