NasDem: Calon Kapolri kenapa harus lewat KPK? Emang KPK Tuhan?
Merdeka.com - Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR RI Viktor Laiskodat menegaskan, pemilihan calon Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Jadi menurutnya, dalam pemilihan calon Kapolri tidak perlu melibatkan KPK.
"Itu sebuah kesalahan, itu kebodohan. Kenapa harus lewat KPK? Emang KPK itu Tuhan? Enggak perlu. Urusan presiden ya nggak perlu melibatkan KPK. Karena KPK bukan sistem yang harus dilewatkan oleh alat kelengkapan negara," kata Viktor di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (12/1).
Viktor menegaskan jika pemilihan calon Kapolri itu merupakan hak prerogatif presiden yang hanya tinggal meminta persetujuan dari komisi III DPR RI. Dirinya pun menyangkal segala keterlibatan Komjen Budi Gunawan dalam dugaan kasus rekening gendut, karena sampai saat ini hal tersebut sama sekali tidak terbukti.
"Itu kewenangan presiden untuk ajukan beberapa nama atau bahkan satu nama. Lalu selanjutnya DPR yang akan memberi persetujuan. Kalau menurut saya cukup baik, walaupun ada dugaan kalau dia memang terlibat, ya seharusnya diproses sehingga tidak melanggar hak asasi," kata Viktor
"Tapi ini kan udah 5 tahun lebih kasusnya. Kalau nggak diberitahu, jelas ini kan ada stigma yang akan melanggar hak asasi. Harusnya siapapun yang terlibat ya harus segera diproses hukum," katanya menambahkan.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menunjuk Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri tunggal. Banyak pihak yang kecewa dengan penunjukan Budi Gunawan serta tidak dilibatkannya KPK dan PPATK.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
TPN Ganjar Minta Kapolri Dipanggil, Giliran TKN Prabowo-Gibran Usul Kepala BIN Dihadirkan di Sidang MK
TKN Prabowo-Gibran mengusulkan Mahkamah Konstitusi (MK) menghadirkan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan di sidang Sengketa Hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca SelengkapnyaMengapa Sanksi DKPP ke Ketua KPU Tak Berdampak pada Pencalonan Gibran? Ini Penjelasan Pakar
Sanksi peringatan terakhir DKPP kepada Ketua KPU Hasyim Asy'ari tidak berdampak terhadap pencalonan Gibran sebagai Cawapres.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
KPU Tutup Mata Laporan PPATK Ada Aliran Dana Trilunan ke Partai Jelang Pemilu 2024
Sementara, terkait sanksi bagi caleg yang tidak melaporkan atau menyerahkan dana kampanyenya tidak akan ditetapkan sebagai calon terpilih jika dia menang.
Baca SelengkapnyaPj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini
BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.
Baca SelengkapnyaPakar Nilai Sanksi DKPP kepada Ketua KPU Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Menurutnya, paslon 02 itu juga harus diakui memiliki dua titik noda soal etik.
Baca SelengkapnyaDico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur
Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim
Baca SelengkapnyaPanglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaPutuskan Netral dalam Pilpres 2024, Ini Alasan Mantan Wakapolri Syafruddin Kambo
Meski demikian, ia tetap menghargai pilihan politik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).
Baca Selengkapnya