Nama koalisi Indonesia Adil Makmur dinilai sebagai antitesis pemerintah
Merdeka.com - Koalisi bakal capres-cawapres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno sudah memiliki nama resmi. Mereka menyebutnya koalisi Indonesia Adil dan Makmur. Analis Politik Pangi Syarwi Chaniago menilai nama yang digunakan oposisi sebagai cerminan terhadap pemerintah.
"Apakah ejekan atau itu sindiran, saya pikir begini oposisi tetep memainkan peran sebagai antitesis pemerintah," kata Pangi kepada wartawan, Kamis (20/9).
Dia menambahkan, panggung keistimewaan oposisi memang mengkritik pemerintah serta mencari apa kelemahan pemerintah dari janji-janji kerja yang belum dicapai.
"Termasuk mengkritik apa yang belum sukses hari ini. Bisa dianggap masyarakat sekarang belum adil, bisa diungkap mereka nanti masyarakat kita belum sejahtera makmur," ucap Pangi.
Direktur Eksekutif Voxpol Center and Research Consulting ini menuturkan, peran oposisi adalah mencari titik lemah pemerintah dari target yang belum berhasil. Baginya wajar, karena kritikan adalah karakter oposisi.
"Mereka ditugaskan memang harus begitu. Mencari lemah titik pemerintah mana yang gak sukses, capaian kerja yang gak tercapai, mana janji yang belum ditunaikan," ucapnya.
Dari situ, oposisi akan mencari solusi yang lebih baik untuk diberikan kepada rakyat.
"Apa yang menjadi kehendak keluhan masyarakat mereka fasilitasi, mereka agegrasi, mereka artikulasikan dan mereka cari apa formula untuk menyelenggarakan itu," terang Pangi.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Contoh Koalisi Partai Politik Sebagai Penentu Pembentukan Pemerintahan Kuat, Kenali Bedanya dengan Oposisi
Berikut contoh koalisi Partai Politik dan kenali perbedaan dengan oposisi.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMenko Luhut Kesal Banyak Kritik Jelek Pemerintah, Ini Respons Anies Baswedan
Anies menuturkan, ada tiga hal prinsip demokrasi. Yaitu kebebasan berbicara khususnya mengkritik pemerintah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Pengawasan Pemilu Bawaslu, Wujudkan Demokrasi Jujur dan Adil
Beberapa strategi pengawasan pemilu beserta tujuan dan langkah-langkahnya.
Baca SelengkapnyaMenuju Indonesia Adil Makmur, Anies Janjikan Akses Kesehatan Berkualitas
Peran pemangku kepentingan diperlukan agar tidak menciptakan kebijakan yang saling tumpang tindih.
Baca SelengkapnyaResmi Gabung Pemerintahan Jokowi, AHY: Oposisi Hanya bisa Kritisi, Tidak bisa Eksekusi
AHY menilai, banyak keterbatasan saat partainya berada di luar pemerintah atau oposisi.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Kader Demokrat, AHY: 30 Hari Terkahir Kami Akan Gaspol Abis-Abisan
AHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca SelengkapnyaPemenang Pemilu Tahun 1955, Berikut Sejarahnya
Pemilu 1955 di Indonesia merupakan salah satu tonggak sejarah penting dalam proses demokratisasi dan konsolidasi negara setelah merdeka pada tahun 1945.
Baca SelengkapnyaMahfud: Apapun Hasil dari Pilpres, Saya Terus Berjuang Untuk Demokrasi Indonesia
"Apapun hasil dari pilpres, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan," kata Mahfud
Baca Selengkapnya