Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dianggap Abaikan Legislatif dan Yudikatif

Minggu, 17 Mei 2020 15:53 Reporter : Ahda Bayhaqi
Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Pemerintah Dianggap Abaikan Legislatif dan Yudikatif Pelayanan BPJS Kesehatan. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Pemerintah dianggap mengabaikan lembaga legislatif dan yudikatif dalam memutuskan menaikkan iuran BPJS di tengah pandemi Covid-19. Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay mengatakan, dalam rapat dengan pemerintah, Komisi IX telah menyampaikan bahwa tidak tepat menaikkan iuran BPJS.

"Kelihatan pemerintah tidak pernah mendengar apa yang disampaikan oleh DPR, padahal kami wakil rakyat. Selalu mengabaikan," kata Saleh dalam web diskusi, Minggu (17/5).

"Komisi IX di DPR sudah berkali-kali rapat, kesimpulannya kita mengatakan ini bukan saat yang tepat untuk menaikkan iuran BPJS. Ini sebelum Covid-19," lanjutnya.

Pemerintah juga dinilai mengabaikan Mahkamah Agung yang sebelumnya membatalkan Perpres kenaikan iuran BPJS. Menurutnya, argumentasi MA yang menyebut kenaikan BPJS tidak tepat karena kemampuan masyarakat dan internal BPJS yang perlu dibenahi, sudah sangat jelas.

"Tapi kan lagi-lagi pemerintah menaikkan dengan menerbitkan perpres baru. Ini kan seakan-akan pemerintah kita sudah mendesain akan menolak mengurungkan niatnya menaikkan iuran BPJS," kata Saleh.

"Jadi ada dua pilar, legislatif dan yudikatif diabaikan oleh pemerintah. Itu serius loh," sambung politikus PAN itu.

Saleh mendesak Perpres kenaikan iuran BPJS tersebut dicabut. Dia yakin jika masyarakat kembali menggugat Perpres tersebut, akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

"Kalau seandainya ada gugatan dan menang lagi. Dua kali dibatalkan apa presidennya tidak malu?" ucapnya.

Baca Selanjutnya: Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini