Mungkinkah Rapimnas Demokrat jadi KLB untuk gulingkan Anas?
Merdeka.com - Partai Demokrat akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 17 Februari mendatang. Namun selain Rapimnas ada agenda lain yang tak kalah penting, yakni pelengseran Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum Partai Demokrat.
Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Hayono Isman menyebut kongres luar biasa (KLB) untuk melengserkan Anas Urbaningrum saat Rapimnas bukan hal yang mustahil.
"Ya, itu bukan sesuatu yang mustahil, itu amanah AD-ART, tapi kalau dilaksanakan sekarang, tidak tepat dan bijak," jelas Hayono di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (13/2) kemarin.
Namun Hayono mengatakan, KLB bukanlah hal mudah. Sebab, dibutuhkan pertimbangan yang matang dan rapat koordinasi terlebih dahulu antar petinggi partai. Hayono sendiri tak dapat memastikan kapan waktu yang tepat bagi Demokrat untuk melakukan KLB.
"Tergantung situasi, bisa saja ada dua pilihan, majelis tinggi partai dapat melalui semacam Rapim dengan ketua DPD dan berbagai unsur di Partai Demokrat untuk bentuk karakter, bisa juga melalui KLB sekaligus konsolidasi partai. Pilihan mana yang diambil tergantung kebutuhan," tegas dia.
Namun demikian tidak semua kader Demokrat setuju dengan KLB untuk menggulingkan Anas. Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo menyatakan keyakinannya bila Rapimnas mendatang tidak akan melenceng dari agenda awal.
"Saya bisa pastikan tidak ada keinginan untuk ke sana (KLB)," jelas Roy usai Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen.
Rapimnas yang akan dilaksanakan tanggal 17 Februari nanti menurut Roy hanya untuk melakukan penandatangan pakta integritas seluruh kader Demokrat hingga ke tingkat DPC. Dia pun membantah bahwa Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menonaktifkan Anas Urbaningrum sebagai ketua umum.
"Mas Anas masih sebagai wakil ketua majelis tinggi, enggak ada kata-kata menonaktifkan, mengkerdilkan, yang ada Majelis Tinggi mengambil kewenangan, ini pun ada periodesasi, nanti ada pada saatnya dicabut sampai kondisi normal," terangnya.
"Belum, pada hari minggu memang akan ada pertemuan dengan semua jajaran, DPD dan DPC itupun tidak dalam rangka apa yang tadi disebutkan. Itu tanda tangan pakta integritas," tegas dia.
Mungkinkah ada agenda untuk melengserkan Anas Urbaningrum dari kursi Ketua Umum pada Rapimnas 17 Februari mendatang?
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Respons Santai AHY saat Demokrat Dapat Banyak Nyinyiran Usai Gabung Pemerintahan Jokowi
AHY, menilai bergabungnya Partai Demokrat kembali ke pemerintahan sebagai bentuk amanah.
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaJelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Demokrat Bicara Komposisi Kabinet: Hak Prerogatif Presiden Terpilih
Saat ini Ketum Demokrat AHY fokus menjalankan tugasnya sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaBuka-Bukaan Mahfud MD Tolak Tawaran Jadi Cawapres Anies, Singgung Jokowi dan Demokrat
Tawaran tersebut bukan berasal dari partai koalisi, melainkan dari beberapa perwakilan PKS.
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaAHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Bantu Pemerintahan Mendatang
Posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaMenggunakan Hak Pilih dalam Pemilu Sila Ke 4, Ini Penjelasannya
Pemilu merupakan penerapan nyata dari kehendak rakyat untuk menjalankan negara secara demokratis.
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya