Mungkinkah analisa Jokowi bakal dilengserkan diganti JK terbukti?
Merdeka.com - Setelah pelantikan Jokowi dan Jusuf Kalla menjadi presiden dan wakil presiden pada Oktober tahun lalu panasnya tensi politik nasional sempat menurun setelah Jokowi bertemu dengan Prabowo Subianto. Keduanya sepakat bekerjasama membangun bangsa dan tak ada dendam satu sama lain akibat Pilpres.
Namun belakangan, konstelasi politik kembali memanas. Pemicunya adalah terjadi kisruh di internal parpol anggota Koalisi Merah Putih (KMP) yakni PPP dan Golkar. Apalagi Menkum HAM Yasonna Laoly yang notabene anak buah Jokowi di pemerintahan dinilai kubu yang berseteru campur tangan dan melakukan intervensi dengan mengakui salah satu kubu.
Hal itu sontak memicu para elite KMP bersuara. Salah satu komentar paling keras disampaikan oleh Ketua DPP Gerindra Arif Puyuono. Tak tanggung-tanggung Arif menuding Wapres Jusuf Kalla berada di belakang kisruh PPP dan Golkar.
"Hari ini sebagian parpol menganut liberalisasi parpol dengan ideologi mirip-mirip kapitalisme, dalam merampok keuangan dan kekayaan negara. Tapi prahara ini diciptakan bukan oleh parpol, tapi pemerintahan sendiri. Tapi saya cenderung menyatakan bahwa aktor di balik semua ini bukan ke Jokowi, tapi ke Jusuf Kalla. Hal ini bisa dilihat saat JK bersama SBY yang saat itu juga terlihat memainkan kapasitas dan perannya di internal Golkar," kata Arif dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (18/3).
"Indikasinya sama gitu loh dengan yang sekarang. Hanya bedanya sekarang ayam aduannya itu Agung Laksono. Maka kalaupun Agung terpilih sebagai ketua umum Golkar yang sah, dia nanti masih akan tersandera oleh kepentingan aktor utamanya," katanya menambahkan.
Arif mengatakan analisanya itu sungguh beralasan. Sebab, jika melihat secara karakter, bargaining position Jokowi saat ini tak sedominan JK dalam perpolitikan nasional.
Tak cuma itu, dia juga mewanti-wanti para pendukung Jokowi agar mengawasi manuver yang terjadi di lingkaran sekitar Jokowi. Sebab, dia menduga ada skenario untuk menjatuhkan Jokowi dari kursi presiden.
Dia menyebut ada kemungkinan setelah Jokowi dilengserkan, maka Jusuf Kalla akan naik menjadi presiden dan Puan Maharani menjadi wapres.
"Maka saya sarankan, berhati-hatilah bagi Jokowi dan para relawannya, karena ada konstelasi yang diduga akan menjatuhkannya. Sehingga nanti settingannya bisa saja Jokowi dijatuhkan, JK naik dan Puan yang jadi wakilnya. Hal itu mungkin saja terjadi, karena peran PDIP yang saat ini sangat-sangat dominan di pemerintahan," katanya.
(mdk/dan)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaJokowi Disebut Tidak Bisa Kerja, Prabowo: Saya Saksi Beliau Tidak Ada Istirahatnya
Calon Presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto menegaskan bahwa Joko Widodo atau Jokowi bekerja keras dalam menjalankan tugas sebagai Presiden Indonesia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
PDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Bicara Rencana Turun Gunung Kampanye di Pilpres 2024, Dukung Siapa?
Jokowi berbicara soal rencana turun gunung untuk kampanye di Pemilihan Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya