Merdeka.com - Anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra Mulyadi marah saat rapat dengar pendapat dengan Kementerian PUPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6) malam. Dia menyesalkan, Kementerian PUPR tak memprioritaskan pembangunan Puncak 2 yang dianggap sangat mendesak.

Mulyadi bahkan menyebut, Kementerian PUPR tak memiliki kepekaan dalam program pembangunan yang menyasar kesejahteraan masyarakat kecil, khususnya di wilayah Puncak, Bogor. Menurut dia, harusnya Kementerian PUPR memprioritaskan pembangunan jalur Puncak 2 dalam anggarannya.

"Saya enggak ngerti kebijakan dan anggaran buat saya terklarifikasi, tidak ada kepekaan sama sekali. Tidak ada skala prioritas. Besok saya akan jadi badut di dapil saya. Berkali-kali saya bicara (jalur) Puncak 2 itu penting," kata Mulyadi.

Hadir dalam rapat tersebut Dirjen Sumber Bina Marga Kementerian PUPR, Hedy Rahadian.

Mulyadi bahkan telah bertemu Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa untuk membahas pembangunan tersebut. Dia juga telah membawa anggota Komisi V DPR untuk melihat kondisi real di lapangan bagaimana kebutuhan masyarakat untuk pembangunan jalur Puncak 2.

Emosi Mulyadi yang juga anggota Dewan Pembina Gerindra ini pun meledak ketika mendengar tak ada rencana anggaran Kementerian PUPR untuk bangun jalur tersebut. Sebab, hal ini berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat Puncak, Ciawi yang terdampak akibat sudah terlalu padatnya lalu lintas dan pembangunan di sana.

Tapi sayang, vila mewah hingga hotel bintang lima yang ada di Puncak Ciawi tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Warga sekitar masih banyak yang miskin.

"Kita enggak bangga presiden berkantor di Bogor, sekian kilometer radius dari Istana banyak rakyat yang tertinggal, saya enggak ngerti kepekaannya dimana," katanya emosi.

Dia kembali menegaskan, Dapil Kabupaten Bogor memiliki 6 juta penduduk, jumlah paling banyak se-kabupaten di Indonesia. Tapi masih banyak masyarakat miskin yang tak terjamah program pemerintah.

"Di balik gemerlap Puncak itu banyak masyarakat yang tertingal pak, menyedihkan. Kalau saya turun ke dapil, ditanya kapan Puncak dua dibuka," katanya.

"Ini bukan untuk kepentingan saya, saya seperti badut di Dapil. Satu2-satunya Dapil dengan 9 anggota DPR, saya diminta untuk perjuangkan itu. Dalam daftar program pembangunan, minimal ada study kelayakan gitu, untuk menghibur kami pak, ini enggak ada sama sekali," tutup dia langsung mematikan mik karena emosi.