MUI Jabar imbau peserta Pilgub tak main politik uang

Rabu, 21 Februari 2018 14:47 Reporter : Aksara Bebey
MUI Jabar imbau peserta Pilgub tak main politik uang Silaturahmi MUI dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM). ©2018 Merdeka.com/Bebey

Merdeka.com - Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat menyampaikan deklarasi sikap dalam Pilkada serentak dan Pilgub. Beberapa poin yang disampaikan pun berisi imbauan kepada masyarakat dan setiap calon kepala daerah.

Hal itu mengemuka dalam acara silaturahmi MUI dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) di Hotel Grand Pasundan, Jalan Peta, Kota Bandung (21/2). Deklarasi itu disampaikan oleh Sekretaris MUI Jabar, Rafani Achyar.

Dalam deklarasi disebutkan bahwa masyarakat yang sudah mempunyai hak pilih diimbau untuk menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab. Tujuannya untuk melahirkan pemimpin yang akan mengemban tugas Amar ma'ruf nahi munkar.

Hindari praktik politik uang dan golput karena itu adalah tindakan yang tidak bertanggung jawab dalam proses memilih pemimpin yang diwajibkan dalam agama.

MUI pun meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa jujur, terpercaya, amanah aktif dan aspiratif serta mempunyai komitmen menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

"Hukumnya adalah wajib, sesuai dengan keputusan Ijtima ulama tahun 2009," katanya.

Selanjutnya, MUI jabar dengan tegas menolak praktik politik uang yang dilakukan oleh siapapun. Karena, praktik itu dapat mencederai demokrasi dan masa depan bangsa.

"Politik uang termasuk kategori riswah yang memberi dan yang menerima akan masuk neraka," tegasnya.

MUI mengimbau kepada seluruh calon kepala daerah agar tidak menggunakan isu SARA sebagai bahan kampanye. Pasalnya, berpotensi memecah belah masyarakat dan umat beragama. Jangan pula menggunakan tempat ibadah sebagai sarana kampanye.

"Janganlah sekali-kali tempat ibadah dijadikan sarana kampanye," ujar Rafani.

Penggunaan media sosial pun harus digunakan secara bertanggung jawab. Jangan menghujat, saling menghina atau menumbuhkan kebencian pada pemerintah.

"Bila hal ini dibiarkan, selain akan merusak tatanan keutuhan bermasyarakat juga berpotensi merusak rasa nasionalisme bangsa Indonesia dan berujung pada pelemahan negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai," jelasnya.

MUI berharap, proses penyelenggaraan Pilkada bisa berlangsung aman, damai dan tertib yang bisa menjamin hak-hak politik masyarakat secara langsung dan demokratis. [rzk]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini