Merdeka.com - Muhammadiyah telah mengambil sikap tegas di tengah panasnya peta politik menjelang Pemilihan Presiden. Muhammadiyah tidak memberikan dukungan kepada salah satu calon presiden maupun wakil presiden. Karena dukungan politik merupakan tugas partai politik, bukan organisasi keagamaan.

Berkaitan dengan itu, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti buru-buru menegaskan, jika kader organisasinya masuk menjadi tim sukses bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, maka itu bukan representasi Muhammadiyah. Sebab, Muhammadiyah tidak mendelegasikan satu individu menjadi timses bakal calon presiden dan wakil presiden.

"Ya kalau individu ada. Bukan atas nama organisasi. Tidak akan ada (atas nama organisasi)," ujar Abdul, kepada Liputan6.com, Selasa (14/8).

Abdul memastikan, Muhammadiyah tidak masuk ke dalam wilayah politik praktis. Karena itu Muhammadiyah tidak mendorong kadernya bergabung sebagai timses. Baik di kubu Joko Widodo maupun Prabowo Subianto.

"Kan kalau dari organisasi mendelegasikan individu jadi timses, jadi politik praktis, itu bukan wilayah Muhammadiyah," kata Abdul.

Dia mengaku tidak tahu siapa saja kader Muhammadiyah yang akan masuk menjadi tim sukses Jokowi atau Prabowo. Sebab, setiap kader yang ingin masuk menjadi tim sukses, harus menanggalkan baju organisasi Muhammadiyah.

"Itu kan hak individu. Saya tidak tahu siapa-siapanya, kan individu. Tidak melalui organisasi. Mereka kan tidak melalui organisasi (Muhammadiyah)," tutupnya.

Sebelumnya, Muhammadiyah selamanya tidak akan masuk dan terlibat dalam arena politik praktis. Termasuk terlibat dukung-mendukung calon presiden di Pemilihan Presiden 2019. Salah satu ormas keagamaan terbesar di Indonesia itu akan tetap berada di garis khitah sebagai organisasi massa.

"Tidak masuk ke arena politik praktis kekuasaan, dukung-mendukung dan lain sebagainya," kata Haedar Nashir, Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah di Dome Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Minggu (12/8).

Dia mengingatkan ormas lain agar tidak terjun langsung dalam politik praktis. Termasuk memberi dukungan politik. karena itu tugas partai politik, bukan tugas ormas.

"Kalau ormas berpolitik kayak parpol, nanti lalu lintas dunia persilatan politik bisa kacau balau," ungkapnya menambahkan.

Reporter: Yunizafira PutriSumber: Liputan6.com