Merdeka.com - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari menilai, adanya gugatan atas Sosialisasi Empat Pilar ke Mahkamah Konstitusi (MK) dirasa kurang tepat. Sebab, materi gugatan dianggap tak kuat untuk mempermasalahkan kata 'Empat Pilar' seakan-akan menunjukkan MPR tak mengakui Pancasila sebagai dasar negara.

"MPR tidak pernah mengatakan Pancasila bukan dasar negara," kata Hajriyanto saat dihubungi, Selasa (12/11).

Dia menekankan, jika kata 'Pilar' dalam hal itu seharusnya dipahami dengan cara merujuk kepada kamus baku, bukan pengertian menurut bahasa pasaran.

"Masa menggunakan istilah kok merujuk pada bahasa pasaran. Mestinya merujuk pada kamus. Kamus pun tentunya bukan sembarang kamus, melainkan Kamus Baku. Dan Kamus Baku bagi bahasa Indonesia adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan secara resmi oleh Pusat Bahasa," tegas dia.

Ketua DPP Golkar ini menjelaskan, bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi IV tahun 2009 hal 1073, pilar memiliki tiga arti. Yakni pertama, kata dia, tiang penguat yang terbuat dari batu atau beton. Kedua, dasar atau hal yang sangat pokok. Ketiga, kap yang berbentuk silinder yang biasanya ada di kapal di antara geladak dan dinding kapal.

"Maka ketika kita mengatakan Pancasila sebagai pilar utama negara, itu artinya Pancasila sebagai dasar, dasar negara," tegasnya.

Menurut dia, pimpinan MPR juga sudah berdiskusi dengan Pusat Bahasa dalam suatu lokakarya untuk menyusun buku pedoman Sosialisasi Empat Pilar pada 2011. Intinya, menggunakan kata empat pilar dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan secara linguistik.

Hasilnya, kata Hajriyanto, MPR tidak bermaksud menyatakan bahwa Pancasila itu pilar dalam arti tiang, melainkan dalam arti dasar. Namun demikian, Hajriyanto menekankan bahwa kalau memang penggunaan kata Empat Pilar itu menimbulkan banyak keberatan, pimpinan MPR tidak bersikukuh untuk mempertahankannya.

"Malah siap saja membahasnya bersama. Hanya saja tentu kalau menunjuk arti suatu kata atau istilah mestinya adalah merujuk kepada kamus baku, bukan pengertian bahasa pasaran," pungkasnya.

Diketahui, bahwa Pasal 34 ayat 3b huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Permohonan uji materi itu diajukan oleh Masyarakat Pengawal Pancasila Yogyakarta Solo Semarang (MPP Joglosemar).

Dalam pasal tersebut disebutkan Parpol wajib mensosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan yang menempatkan Pancasila sebagai salah satu pilar, sejajar dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).