Moeldoko: Presiden Jokowi tak ada janji urusan pengangkatan CPNS
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko memastikan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah mengupayakan mengakomodir dan meningkatkan taraf hidup para pekerja honorer. Misalnya, dengan menjadikan mereka pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).
Moeldoko pun tak sepakat apabila kebijakan pemerintah ini dikaitkan dengan politik. Apalagi, menganggap Jokowi ingkar janji mengenai pengangkatan pekerja honorer menjadi PNS.
"Oh enggak juga, nanti dulu, janji di mana. Makanya sekarang tegas Presiden enggak ada lagi janji-janji politik untuk urusan pengangkatan CPNS dan seterusnya. Justru Presiden yang menekankan itu. Jangan dibalik-balik," tegas Moeldoko di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Jumat (2/11).
Bahkan, Moeldoko pun menyindir pihak-pihak yang menggoreng isu CPNS itu. "Justru yang banyak janji-janji itu, waktu Pilkada itu," ucap dia.
Sementara, Meoldoko menjelaskan, para pekerja honorer tetap harus mengikuti tes apabila mereka ingin diangkat menjadi P3K. Sebab, kata Moeldoko, tes tersebut ditujukan untuk menyaring para pekerja honorer yang pantas diangkat menjadi P3K.
"Kita ini menuju pada birokrasi yang lebih baik atau asal-asalan? Itu pilihannya. Kalau mau asal-asalan ya sudah, sama saja kan. Jangan dong," terang Moeldoko.
Reporter: Hanz Salim
Sumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Teken Keppres Pemberhentian Mahfud Md dari Jabatan Menko Polhukam
Presiden Jokowi telah menandatangani Keppres tentang pemberhentian dengan hormat Mahfud Md dari jabatan Menko Polhukam.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Terima Surat Kepercayaan 9 Duta Besar Negara Sahabat
Presiden Jokowi menerima surat kepercayaan dari sembilan duta negara-negara sahabat
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral
Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaJokowi Naikkan Gaji PNS dan Gencarkan Bansos Jelang Pilpres, Ini Tanggapan Ganjar
Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo menanggapi langkah Presiden Jokowi menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang pencoblosan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaMoeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnya