Moeldoko Ingatkan KAMI: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10).
Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.
Negara Punya Kalkulasi
Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu mengganggu stabilitas politik.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.
KAMI Dipimpin Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
Seperti diketahui, gerakan KAMI diinisiasi sejumlah tokoh seperti, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Said Didu. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020.
KAMI telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Namun saat melangsungkan acara di Surabaaya, memicu demo sejumlah orang. Hingga akhirnya acara KAMI dibubarkan paksa oleh polisi.
Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaSebagai informasi, Moeldoko pernah ingin merebut Demokrat dari tangan AHY.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaMenurutnya, isu pemakzulan presiden di tengah proses pemilu sangat tak produktif bagi masyarakat dan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca SelengkapnyaGolput bukan hanya merugikan individu saja, namun berdampak pada keberlanjutan demokrasi.
Baca SelengkapnyaKepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut isu mundurnya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) hanya desas-desus
Baca SelengkapnyaHal ini dilakukan untuk memastikan stabilitas dalam transisi kepemimpinan nasional.
Baca Selengkapnya