Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

MKD Sebut Anggota DPR Hillary Diperbolehkan Pakai Ajudan TNI

MKD Sebut Anggota DPR Hillary Diperbolehkan Pakai Ajudan TNI Hillary Brigitta Lasut. ©2020 Merdeka.com/Instagram @hillarybrigitta

Merdeka.com - Anggota DPR Fraksi NasDem Hillary Brigitta Lasut meminta anggota TNI sebagai ajudanya. Menurut Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Habiburokhman, secara garis besar tidak ada masalah dengan hal itu. Sebab, setiap warga negara memiliki hak atas keamanan.

"Secara garis besar enggak ada masalah dengan permintaan tersebut karena berdasar Pasal 80 huruf G UU MPR DPR, DPD, DPRD anggota DPR memiliki hak protokol dan setiap warga negara memiliki hak atas keamanan," katanya kepada wartawan, Jumat (3/12).

Habiburokhman menyebut, bahwa Hillary merupakan anggota Komisi I DPR yang bermitra kerja dengan TNI. Maka, selama ada personel TNI yang ditugaskan tidak masalah.

"Bu Hillary Kan komisi I mitranya TNI, sepanjang ada SDM personal yang bisa ditugaskan untuk mendampingi beliau, menurut saya diperbolehkan," kata dia.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, saat ini sebagian besar anggota dewan tak ada yang meminta pengawalan secara khusus. Tetapi, Hillary mungkin membutuhkan pengamanan khusus karena kondisi tertentu.

"Saat ini memang sebagian besar anggota DPR tidak meminta pengawalan secara khusus, tapi mungkin situasi dan kondisi bu Hillary membutuhkan," pungkasnya.

Penjelasan Hillary

Hillary Brigitta Lasut meminta anggota TNI sebagai pengamanan keseharian aktivitasnya. Menurutnya, pengamanan anggota TNI untuk instansi lain diatur dalam peraturan Menteri Pertahanan nomor 85 tahun 2014 tentang tenaga profesi prajurit tentara nasional yang bertugas di luar instansi Kemenhan dan TNI.

Hal tersebut tertulis dalam pasal 2. Disitu disebutkan prajurit TNI yang mempunyai kemampuan di bidang keahlian atau kompetensi khusus yang akan melaksanakan penugasan atau praktik di luar institusi Kemhan dan TNI berdasarkan kebutuhan dan permintaan dari instansi pemerintah, instansi non pemerintah, atau mandiri.

"Benar. Pada dasarnya tenaga BKO hal yang lumrah dan ada aturannya tepatnya di pasal 2. Dan setelah mengetahui Permen ini, saya yang sudah lama mempertimbangkan bantuan pengamanan memilih TNI karena secara fisik dan mental selalu siap untuk tarung lapangan," katanya kepada merdeka.com, Rabu (1/11).

Hillary menolak personel TNI yang mengamankannya tersebut disebut sebagai ajudanya. Tetapi, hanya sekadar bantuan pengamanan.

Hillary mengungkapkan, ia memilih anggota TNI untuk mengamankan dirinya sejak 3 November. Disitu, ia mulai vokal dengan banyaknya kasus-kasus yang terjadi di Sulawesi Utara. Diantaranya Kasus-kasus Kriminal.

"Di Jakarta masih sendirian cuma sama adik adik doang, dan bapak saya kan dinas di perbatasan beliau juga khawatir saya cuma sendirian dirumah, perempuan," ungkapnya.

(mdk/ray)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

AHY Bantah Ditawari Jokowi Jadi Menko Polhukam

Setiap tugas yang diberikan oleh negara harus dijaga dan dijalankan dengan sebaik-baiknya.

Baca Selengkapnya
Hadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam

Hadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam

"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi

Baca Selengkapnya
TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

TKN: Anies-Muhaimin Maupun Ganjar-Mahfud Bukan Musuh Kita

Bahkan, kata Rosan, Prabowo sudah menyatakan secara terbuka jika terpilih menjadi Presiden akan merangkul semua pihak.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK

Menyusul Megawati, Eks Kasau dan Kasal Pendukung Ganjar di Pilpres Bakal Ajukan Amicus Curiae ke MK

Para purnawirawan TNI dan sejumlah tokoh tergabung dalam F-PDR menilai pelaksanaan pemilu 2024 merusak iklim sehat demokrasi di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Haris Azhar-Fatia Bebas, Hakim Singgung Sikap Rendah Hati Jokowi: Semoga Tuhan Melindungi Beliau

Jokowi, kata Cokorda sering mendapat kritikan hingga cercaaan namun tak pernah menggubrisnya.

Baca Selengkapnya
Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

Hakim MK Arief Hidayat: Pilpres 2024 Paling Hiruk Pikuk, Ada Pelanggaran Etik hingga Isu Cawe-Cawe Presiden

hakim semula hendak memanggil Jokowi untuk meminta keterangan. Namun, dibatalkan demi menghargai kepala negara.

Baca Selengkapnya
Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Dilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri

Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.

Baca Selengkapnya
AHY: Orang Tua Saya Tidak Pernah Membebani Cita-Cita Harus Jadi Presiden

AHY: Orang Tua Saya Tidak Pernah Membebani Cita-Cita Harus Jadi Presiden

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku tidak dibebani cita-cita atau harapan untuk menjadi presiden seperti sang ayah.

Baca Selengkapnya
Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Mahfud MD Mundur dari Menko Polhukam, Hasto PDIP: Semoga Keteladanan Ini Menular ke Pak Prabowo

Meski demikian, Hasto mengaku sangsi Prabowo akan rela untuk meninggalkan jabatannya di kursi Menhan. Mengingat anggaran di Kementerian tersebut sangat besar.

Baca Selengkapnya