Merdeka > News

MK Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Diajukan PKS

Kamis, 29 September 2022 16:24 Reporter : Muhamad Agil Aliansyah
MK Tolak Gugatan Presidential Threshold 20 Persen Diajukan PKS Ilustrasi Sidang di Mahkamah Konstitusi

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berkaitan dengan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold 20 persen. Gugatan itu diajukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat membacakan amar putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022 di Jakarta, Kamis (29/9).

Pengujian Undang-Undang Pemilu tersebut diajukan oleh PKS yang diwakili Ketua Umum Ahmad Syaikhu dan Sekretaris Jenderal Aboe Bakar Alhabsyi sebagai pemohon I dan Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri sebagai pemohon II.

Dalam perkara tersebut, dua orang hakim MK, yakni Suhartoyo dan Saldi Isra memiliki alasan berbeda (concurring opinion).

Suhartoyo berpendapat tetap pada pendiriannya sebagaimana putusan-putusan sebelumnya, bahwa berkenaan dengan ambang batas pencalonan presiden tidak tepat diberlakukan adanya persentase.

2 dari 2 halaman

PKS Minta Ambang Batas Pencalonan Presiden 20 Persen

Sebelumnya, dalam pokok permohonannya, PKS meminta angka ambang batas pencalonan presiden diturunkan dari 20 persen menjadi tujuh hingga sembilan persen.

Menanggapi permohonan itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan MK tetap pada pendiriannya terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik.

Pendirian MK, lanjut dia, adalah menilai bahwa hal tersebut merupakan kebijakan politik yang terbuka.

"Menurut MK, hal tersebut bukanlah menjadi ranah wewenang MK untuk menilai kemudian mengubah besaran angka ambang batas. Hal tersebut juga ditegaskan oleh para pemohon dalam permohonannya, vide permohonan halaman 26 merupakan kebijakan terbuka sehingga menjadi kewenangan para pembentuk undang-undang, yakni DPR dengan presiden untuk menentukan lebih lanjut kebutuhan legislasi mengenai besaran angka ambang batas tersebut," jelas Enny, dikutip Antara. [gil]

Baca juga:
Sambangi Muhammadiyah, PKS Minta Dukungan soal Gugatan Presidential Threshold di MK
MK Sentil PKS Gugat Presidential Threshold 20 Persen Padahal Ikut Bahas UU Pemilu
PKS Gugat PT 20 Persen agar Tak Timbulkan Perpecahan Seperti Pilpres 2014 dan 2019
PKS Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Minta Diturunkan Jadi 7-9 Persen
Gugatan Hapus Ambang Batas Presiden dari Yusril & La Nyalla Kandas di MK
Besok, MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Presiden yang Diajukan PKS
Sidang Uji Materi Ambang Batas Presiden, MK Minta PKS Lengkapi Berkas Gugatan

Besok, MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Presiden yang Diajukan PKS
Besok, MK Gelar Sidang Perdana Gugatan Ambang Batas Presiden yang Diajukan PKS
Gugatan Hapus Ambang Batas Presiden dari Yusril & La Nyalla Kandas di MK
Gugatan Hapus Ambang Batas Presiden dari Yusril & La Nyalla Kandas di MK
PKS Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Minta Diturunkan Jadi 7-9 Persen
PKS Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden ke MK, Minta Diturunkan Jadi 7-9 Persen
PKS Daftar Uji Materi Presidential Threshold ke MK Besok
PKS Daftar Uji Materi Presidential Threshold ke MK Besok
Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Presidential Threshold
  3. Mahkamah Konstitusi
  4. PKS
  5. Viral Hari Ini
  6. Pemilu 2024
  7. Pilpres 2024
  8. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

logo

Selengkapnya »
arrow
arrow
image

Pecah Rekor, BPKP Selamatkan Uang Negara Rp117,8 Triliun dari Pemborosan
image

Harga BBM Pertamina Naik, Stok Dipastikan Aman
image

Berita Pemilu 2024 Terkini: Seputar Capres, Koalisi Partai dan Jadwal Kampanye
image

MenPAN-RB: Tak Ada Lagi Istilah PNS Pegawai Seumur Hidup dan Tidak Bisa Dipecat

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Hot Issue

Opini

Rekomendasi