Merdeka.com - Sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tiga permohonan Partai Berkarya dari tiga Provinsi dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif, gugur. Mahkamah menilai partai besutan Hutomo Mandala Putra itu tidak serius mengajukan perkara.

"Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meski pemohon dipanggil secara sah dan patut oleh panitera maka menurut Mahkamah, pemohon tidak sungguh-sungguh melanjutkan perkara dan untuk itu harus dinyatakan gugur permohonan pemohon aquo," ucap Ketua Hakim Anwar Usman saat membacakan amar putusan permohonan Partai Berkarya, Jakarta, Selasa (6/8).

Partai Berkarya mengajukan tiga permohonan sengketa PHPU legislatif yakni Provinsi Riau dengan nomor perkara 212-07-04PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan nomor perkara 217-07-19/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Provinsi Sulawesi Barat dengan nomor perkara 237-07-28/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum sebelumnya menjawab permohonan Partai Berkarya, khususnya Provinsi Sulawesi Barat.

Ketua KPU, Arief Budiman menuturkan permohonan pemohon tidak memenuhi syarat permohonan pemohon karena tidak memuat posita dan petitum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

"Bahwa pengaturan persyaratan pengajuan permohonan diatur dalam ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi," ujar Arief.