Minta Normalisasi Pilkada 2022, Demokrat Dinilai Punya Agenda untuk AHY
Merdeka.com - Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari menilai, Partai Demokrat sedang menunjuk diri sendiri ketika melontarkan dugaan Presiden Joko Widodo tengah menyiapkan Gibran Rakabuming di Pilkada DKI Jakarta sehingga ingin Pilkada serentak tetap di 2024.
Qodari menilai, Partai Demokrat sendiri memiliki agenda jika Pilkada DKI Jakarta digelar di 2022. Yaitu untuk mendorong Agus Harimurti Yudhoyono sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur.
"Kalau Demokrat mengatakan bahwa pilkada 2024 untuk mengakomodasi Gibran maka sebetulnya Demokrat itu sedang menunjuk diri sendiri, bahwa kalau dia minta 2022 dia punya agenda memajukan AHY di Pilkada 2022," ujar Qodari kepada wartawan, Kamis (11/2).
Qodari mengatakan, bukan mustahil Demokrat ingin menjegal Anies di 2022. Makanya partai berlambang mercy itu ngotot mendorong Pilkada normalisasi di 2022 dan 2023. AHY dinilai lebih percaya diri meski pernah kalah pada 2017 dengan segala perjalan politiknya hingga hari ini.
"Partai Demokrat mau Pilkada 2022 untuk mengganjal Anies agar Agus atau AHY bisa mengganjal Anies karena kita tahu Partai Demokrat tahun 2017 mencalonkan Agus sebagai calon gubernur. Sehingga bukan mustahil di 2022 dengan asumsi Agus sudah lebih lama di politik kemudian sudah lebih matang," jelas Qodari.
Qodari pun mempertanyakan argumentasi yang disampaikan Irwan dari Demokrat terkait sikap Jokowi. Sebabnya terkesan Demokrat menyalahkan agenda orang lain, padahal dirinya punya agenda sendiri.
"Menyalahkan orang punya agenda tapi sendirinya membawa agenda. Makanya saya bilang argumentasinya itu harus konseptual," ucapnya.
Mengenai Pilkada serentak 2024, Qodari menjelaskan tujuan awal dirancang demikian pada UU No.10 tahun 2016. Partai saat itu menyusun serentak seluruhnya di 2024 agar tidak habis tenaga menggelar Pilkada setiap tahun.
Serta alasan dipilih tahun 2024 bersama Pilpres dan Pileg, agar pemerintahan dari pusat hingga daerah memulainya dalam waktu berbarengan.
"Masa dimulai pemerintahan sinkron antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Katakanlah sama-sama relatif mulai 2024. sehingga lebih mudah koordinasi dan sinkronisasinya," pungkasnya.
Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menduga ada kepentingan kekuasaan di balik penundaan RUU Pemilu. Ia menduga ada kepentingan Presiden Joko Widodo mendorong putranya Gibran Rakabuming untuk Pilkada DKI Jakarta. Sebab tahun 2022 terlalu cepat bagi wali kota Solo terpilih itu, sehingga Jokowi mendukung Pilkada serentak di 2024.
"Mungkinkah keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022," kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2).
Perubahan sikap fraksi di Komisi II khususnya koalisi pemerintah, menurut Irwan, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi yang menolak pembahasan RUU Pemilu. Padahal, seluruh fraksi sudah menyepakati RUU Pemilu masuk Prolegnas Prioritas 2021.
"Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan," kata Irwan.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengamat Ungkap Tantangan Besar AHY Wujudkan Visi-Misi Demokrat: Komitmen dan Kekuasaan
Visi dan misi partainya untuk membawa Indonesia menjadi negara kuat
Baca SelengkapnyaDemokrat Hampir 10 Tahun jadi Oposisi, Kritik AHY: Pembangunan di Indonesia Belum Merata
AHY menegaskan ingin fokus memenangkan Partai Demokrat dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Kader Demokrat, AHY: 30 Hari Terkahir Kami Akan Gaspol Abis-Abisan
AHY berjanji, jika partainya akan mengawal sejumlah kebijakan dan program-program yang memang pro terhadap rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AHY Mengaku Diminta Prabowo Siapkan Kader Terbaik Demokrat untuk Bantu Pemerintahan Mendatang
Posisi Partai Demokrat di pemerintahan saat ini diharapkan AHY mampu membantu kabinet Prabowo-Gibran ke depan.
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaDemokrat: Hak Angket Pemilu 2024 Tidak Menghargai Suara Rakyat
Demokrat menilai wacana koalisi 01 dan 03 menggulirkan hak angket sama artinya dengan tak menghargai suara rakyat.
Baca SelengkapnyaDebat pilpres, Anies Singgung Bansos Kepentingan Pemberi dan Politik Keluarga
Menurut Anies, negara saat ini sedang menghadapi ketimpangan dan ketidakadilan.
Baca SelengkapnyaDilantik jadi Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto Tiba di Istana Dampingi Istri
Selain Hadi, ada nama Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, yang juga dilantik hari ini.
Baca SelengkapnyaPesan SBY untuk AHY: Kesempatan Demokrat Sukseskan Pemerintahan Jokowi
SBY meminta AHY untuk bisa menjalin komunikasi dengan baik dengan pemimpin lintas sektor.
Baca Selengkapnya