Merdeka.com - Struktur kepengurusan baru PKB menyingkirkan orang yang tidak sepaham Ketua Umum Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Eks Sekjen PKB Lukman Edy menyebut nama Anton Doni, Jon Ramadhan dan Ali Anshori. Ketiga nama itu mengisi kembali surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus namun terdepak.

Ali Anshori mengonfirmasi hal tersebut. Namun, dia membantah kerap berbeda pendapat dengan Cak Imin. Sebab mekanisme pengambilan keputusan sepenuhnya di level elite dan terbatas.

Anshori menduga, jajaran pengurus baru merupakan orang dekat Cak Imin. Dia mengatakan, ada pengurus rangkap jabatan. Beberapa pengurus DPP merupakan Ketua DPW PKB.

"Ada banyak Ketua DPW PKB yang masuk jajaran DPP. Ketua DPW Jateng, Jatim, Jabar, Riau, Maluku. Rangkap Jabatan," kata Anshori kepada wartawan, Selasa (27/8).

Anshori menilai, Cak Imin tak memperhatikan pencapaian kadernya. Pengurus lama sudah bekerja maksimal. Termasuk membantu pemenangan partai saat Pemilu 2019. Pencapaian tersebut tidak menjadi rujukan penunjukan pengurus DPP periode 2019-2024.

"Pemilihan jabatan struktural itu tidak efektif, tidak menampilkan akomodasi terhadap kader yang punya jasa di masa lalu," ucapnya.

Sementara, Anton Doni salah satu pengurus lama yang lamarannya ditolak, mengaku ikhlas dengan keputusan Cak Imin. Menurutnya hal itu kewenangan Cak Imin sebagai mandataris tunggal.

"Sebagai kader, saya menerima keputusan tersebut, dan berharap pengurus baru dapat bekerja penuh semangat dalam membesarkan PKB," ucapnya.

Lukman Edy, mantan Sekretaris Jenderal PKB, menceritakan proses pengangkatan pengurus baru PKB periode 2019-2024. Lukman menyebut, pengurus lama diminta mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus baru bila ingin kembali berada di struktur DPP PKB.

Lukman menyebut surat tersebut beredar di internal PKB dua hari menjelang pengumuman pada Senin, 19 Agustus 2019. Berisi pernyataan kesanggupan untuk patuh dan tunduk terhadap kebijakan Ketua Umum sebagai mandataris tunggal Muktamar 2019. Serta, terdapat pernyataan jika tidak mampu dan dianggap tidak layak untuk menjalankan tugas sebagai pengurus, diminta kesediaan untuk diberhentikan.

Menurut Lukman, surat tersebut hanya sebagai formalitas. Sebab, dia mengungkap, ada dua ketua DPP lama dan dua wakil sekjen lama sudah mengisi form malah dicoret. Nama yang dia sebut adalah, Anton Doni, Jon Ramadhan, dan Ali Anshori. Bahkan, ada yang tidak mengisi formulir tersebut tetapi masuk kepengurusan baru.