Merdeka.com - Jauh sebelum berdirinya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki tugas dan fungsi pengawasan pemilu. Namun, hal itu hampir tidak dapat dilakukan karena sebagian besar peserta pilkada yang merasa dirugikan justru melakukan gugatan melalui DKPP.

Dalam pertemuan yang dilakukan antara anggota Bawaslu di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), mereka meminta pandangan mengenai hubungan antara Bawaslu dengan DKPP. Terutama, mengenai kasus sengketa pilkada kerap kali terjadi.

"Tadi juga kami minta pandangan hubungan Bawaslu-DKPP. Ya faktanya begitu, aduan-aduan laporan-laporan langsung ke DKPP. Ini bukan masalah legistimasi tapi kita mintakan pendapat, supaya fungsi lebih bagus sesuai tupoksi yang benar," ujar Ketua Bawaslu, Muhammad di Gedung MK, Jakarta, Selasa (24/9).

Menurutnya, aduan itu langsung mendapatkan tanggapan dari Ketua MK, Akil Mochtar . Dia mengatakan, Akil Mochtar meminta agar Bawaslu kembali lagi kepada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sesuai aturan perundang-undangan.

"Tadi beliau mengatakan supaya Bawaslu kembali ke tupoksi lagi sesuai undang-undang," tandasnya.

Apakah Bawaslu merasa dilangkahi DKPP? "Enggak juga sih," ucapnya.

Tak hanya soal DKPP, Bawaslu juga meminta sejumlah saran untuk mengatasi sengketa pemilu legislatif yang diperkirakan berjumlah banyak. "Kita datang ke MK untuk minta penguatan-penguatan, saran-saran terutama dalam mengatasi pemilu legislatif yang jumlahnya sangat banyak," ujarnya.