Menteri Jokowi ini paling kencang didesak mundur

Merdeka.com - Belum satu tahun bekerja, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah mendapat banyak kritik. Menteri di Kabinet Kerja juga tak luput mendapat kritikan dari berbagai pihak.

Banyak pihak menilai kinerja beberapa menteri Jokowi tak becus dan tak bisa memperjuangkan program Jokowi-JK. Belakangan menteri di bidang ekonomi terus menjadi sorotan.

Para menteri Jokowi ini dinilai belum bisa memaksimalkan program-program pemerintah seperti yang dijanjikan oleh Jokowi saat kampanye lalu. Seperti kebijakan yang pro rakyat, tidak bisa dijalankan dengan baik karena naiknya harga bahan pokok, tarif listrik dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang berakibat pada bertambahnya kesengsaraan rakyat.

Berikut menteri Jokowi yang paling santer diminta mundur atau diganti, dihimpun merdeka.com, Sabtu (9/5):

Menkum HAM Yasonna Laoly

Wakil Ketua DPR dari Partai Gerindra Fadli Zon pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk bersikap atas ulah Menkum HAM Yasonna Laoly yang mengesahkan Golkar kubu Agung Laksono serta PPP kubu Romahurmuziy."Saya kira presiden perlu memberikan statemen apakah keputusan Menkum HAM adalah keputusan yang diketahui pemerintah. Apakah presiden seorang presiden atau suruhan partai. Jelas ini mengkhianati kita," ujar Fadli Zon usai rapat KMP di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (23/3).Fadli mengatakan, jika keputusan Yasonna tersebut betul-betul bertentangan dengan pemerintahan, seharusnya Presiden Jokowi memberikan sanksi yang tegas. Bahkan, kata Fadli, bisa dengan pencopotan Yasonna sebagai Menkum HAM."Dia tahu apa yang terjadi tetap menggunakan kekuasaan untuk kepentingan politik. Kalau memang itu tidak sejalan dengan Presiden harus copot Laoly," ujarnya.

Menteri ESDM Sudirman Said

Labor Institute Indonesia menyesalkan langkah Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, pernah mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mineral dan Batu Bara (Perpu Minerba). Hal ini dinilai salah kaprah lantaran bertentangan dengan UU Minerba yang berpihak kepada rakyat.Di mana perusahaan tambang diwajibkan membangun smelter yang diyakini bisa membantu penciptaan lapangan kerja di Indonesia.Selain itu, Menteri ESDM juga tidak mampu menjelaskan kepada masyarakat tentang penaikan harga Bahan bakar Minyak (BBM) terjadi berulang kali.

Menteri BUMN Rini Soemarno

Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, terkesan melakukan politisasi di perusahaan pelat merah. Dia mengangkat politisi dan mantan timses Jokowi-JK sebagai komisaris di BUMN Papan atas.Selain itu tidak ada terobosan yang dilakukan oleh Menteri Rini terhadap pengembangan BUMN.

Menko bidang Ekonomi Sofyan Djalil

Politisi PDI Perjuangan Effendi Simbolon masih belum puas atas penunjukan beberapa tokoh profesional dalam kabinet Kerja Jokowi. Menurutnya para menteri berlatar belakang profesional itu tak sejalan dengan ideologi PDI Perjuangan yang pro rakyat.Menurut Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil salah satu yang memiliki rekam jejak tak jelas. Tidak hanya itu, Sofyan juga disebut tidak sejalan dengan ideolgi kerakyatan yang dimiliki PDIP."Sofyan Djalil, Sudirman Said, Rini Soemarno ini gak jelas. Ngapain mereka yang enggak sejalan dengan ideologi PDIP di tempatkan pada sektor vital seperti itu," kata Effendi Simbolon di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11).Menurutnya rekam jejak ketiga tokoh itu belum jelas dalam pemerintahan. Mereka dinilai sebagai menteri yang berbau neoliberal.

Seskab Andi Widjajanto

Politikus PDIP Effendi Simbolon geram dengan orang di sekeliling Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, ada orang di sekeliling Jokowi yang tak memiliki kapabilitas. Dia menuding salah satunya adalah Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto."Andi (Widjajanto) pengkhianat, anak baru kemarin tapi ngatur-ngatur negeri ini," kata Effendi dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan SCBD, di Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (26/1).Effendi juga kembali mengkritik para pembantu Jokowi. Banyak menteri-menteri Jokowi yang tak dikenal sehingga presiden sulit mengendalikan pemerintahan."Berangkatnya pemerintahan ini terus terang antara nakhoda dengan kru tidak saling kenal. Bayangkan kalau antar kru tidak saling kenal. Tapi sebuah keniscayaan. Ini harus kami terima," katanya.