Menolak Ide Masa Jabatan Presiden 3 Periode

Senin, 2 Desember 2019 16:09 Reporter : Tim Merdeka
Menolak Ide Masa Jabatan Presiden 3 Periode istana merdeka. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ide penambahan masa jabatan presiden jadi tiga periode sempat muncul dalam wacana amandemen UUD 1945. Usulan ini dinilai tak perlu dan patut ditolak sejak awal.

"Wacana ini seperti membuka kotak pandora dan akan memicu diskursus lain yang substansial seperti pemilihan langsung atau oleh MPR, soal bentuk negara bahkan hal yang mendasar lain," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon, Senin (2/12).

Menurut Fadli, mendiskusikan kekuasaan dalam konteks demokrasi adalah soal pembatasan dan kontrol, bukan malah justru melonggarkannya. Hal yang lebih urgen kini adalah meningkatkan perekonomian, bukan melempar wacana menambah periode presiden.

"Ide penambahan periode jabatan presiden ini tak masuk kriteria untuk bisa didiskusikan lebih jauh. Ide tersebut bahkan harus segera didiskualifikasi dari perbincangan. Harus ditolak sejak awal," kata Fadli.

"Jika wacana tersebut dibiarkan hidup, saya khawatir harga politiknya sangat mahal. Dan ini pernah terjadi di Paraguay pada 2018, Burkina Faso di 2015" lanjutnya.

Fadli juga juga menyoroti usulan amandemen total UUD 1945, termasuk Pembukaan. Menurutnya, batang tubuh UUD memang bisa diamandemen oleh anggota MPR. Tapi kebebasan itu tak berlaku bagi Pembukaan (Preambule). Pembukaan UUD 1945 memuat"staatidee" berdirinya Republik Indonesia, memuat dasar-dasar filosofis serta dasar-dasar normatif yang mendasari UUD.

"Mengubah Pembukaan sama artinya dengan membubarkan negara ini. Pembukaan ini seperti naskah Proklamasi, tak bisa diubah. Kecuali, kita memang ingin membubarkan negara ini dan mendirikan negara baru yang berbeda," kritiknya.

Baca Selanjutnya: Jokowi Tolak Wacana Presiden 3...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini