Merdeka.com - Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly dukung pembentukan Dewan Pengawas dalam revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Sebab menurutnya, Dewan Pengawas akan memainkan fungsi kontrol.

"Jadi kalau soal dewan pengawas memang itu kita sepakat. Bahwa dalam diskusi-diskusi pun dianggap perlu. Tapi itu kan pengawasnya bukan orang sembarangan. Kalau prinsipnya sebagian poin sebagai penguatan, saya kira baik," kata Yasonna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2).

Kader PDIP ini juga sepakat dengan kewenangan SP3 KPK. Hal tersebut guna menghilangkan status sebagai tersangka pada orang yang tiba melanjutkan proses hukum.

"SP3 demi hukum misalnya orangnya sudah enggak bisa lagi disidangkan, masak dia sampai mati tersangka. Jadi ada ruang untuk itu," tuturnya.

Namun sejauh ini Yasonna mengakui belum ada draf yang pasti terkait revisi. Maka dari itu dia menunggu draf dari DPR.

"Itu pasti, kita menunggu dari DPR. Sikap kita, kita tunggu dulu draf resminya, bisa saja berubah, nanti di paripurna berubah lagi. Jadi kan kita belum tahu barangnya. Jauh sebelum ini kan sudah ada usul DPR, makanya kita tunggu," pungkasnya.