Merdeka.com - Kisruh Partai Golkar antara Kubu Aburizal Bakrie dengan Kubu Agung Laksono hingga kini masih memanas. Terlebih, setelah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly memberikan sinyal lampu hijau Munas Golkar versi Ancol yang dinahkodai Ketua Umum Agung Laksono.

Dalam surat penjelasannya, Yasonna mengatakan, sesuai dengan keputusan Mahkamah Partai Nomor 01/PI-GOLKAR/II/2015, Nomor 02/PI-GOLKAR/II/2015 dan Nomor 03/PI-GOLKAR/II/2015 tanggal 3 Maret 2015 Mahkamah Partai mengabulkan untuk menerima kepengurusan DPP Partai Golkar hasil Munas Ancol secara selektif di bawah kepemimpinan Agung Laksono.

"Berdasarkan pasal 32 ayat 5 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yakni bahwa keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan," kata Yasonna di kantornya, Jakarta, Minggu (15/3).

Sesuai putusan Mahkamah Partai juga, Yasonna mengatakan, pihaknya meminta Golkar di bawah kepemimpinan Agung Laksono untuk mengakomodir kader-kader partai yang memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, loyalitas dan tidak tercela (PDLT). Oleh Menkum HAM, Agung diminta menyusun struktur kepengurusan partai dengan melibatkan atau mengakomodir orang-orang yang berada di Kubu Ical.

"Permohonan pendaftaran kepengurusan tersebut dituangkan dalam akta notaris dan didaftarkan ke Kemenkum HAM sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 2/2011 atas perubahan atas UU nomor 2/2008 tentang Partai Politik," ujarnya.

Sementara itu, politikus senior yang juga Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung menyatakan, belum ada keputusan resmi dari Menkum HAM Yasonna Laoly mengenai keabsahan Munas Golkar. Yaitu memenangkan atau mengalahkan Golkar Kubu Aburizal Bakrie atau Golkar versi Munas Ancol yang diketuai Agung Laksono.

"Jadi saat sekarang ini belum ada keputusan," kata Akbar kepada wartawan usai peresmian Gedung Sahid di Jalan Sudirman, Jakarta, Sabtu (14/3).

Lebih jauh, Akbar menilai, apa yang dinyatakan Menkum HAM soal Golkar versi Munas Ancol Agung Laksono belumlah keputusan resmi. Menurut dia, surat Menkum HAM berisi penjelasan yang ditujukan kepada Agung dan sifatnya hanya sebatas kesimpulan semata.