Menko Polhukam sebut Pilkada di Jatim aman, Kapolri bilang rawan

Merdeka.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Luhut Binsar Panjaitan, meyakini potensi rusuh saat pilkada serentak 19 daerah di Jatim masih kecil, khususnya di Surabaya yang telah menggelar empat kali pendaftaran pasangan calon (Paslon).

"Saya melihat secara detail, di Jawa Timur peluang rusuh dan gaduh sepertinya kecil. Tapi kita tetap waspada. Mungkin di Blitar ada sedikit," terang Luhut usai ‎acara dialog Pembahasan Penyerapan Anggaran di Provinsi Jawa timur Tahun 2015, bersama Gubernur Jawa Timur Soekarwo di Gedung Grahadi Surabaya, Rabu (23/9).

Dari 19 daerah di Jawa Timur yang akan menggelar Pilkada serentak, 9 Desember mendatang, hanya Blitar yang dipastikan menggelar Pilkada di Tahun 2017, karena hanya memiliki calon tunggal.

Sementara di Surabaya, juga masih berpeluang diundur. Dari tiga kali pendaftaran, ada tiga pasangan calon yang mendaftar, namun hasilnya, pasangan incumbent Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) masih menjadi calon tunggal, hingga KPU Kota Surabaya terpaksa membuka kembali pendaftaran yang kali ke empat.

Pada pendaftaran yang ke empat ini, Partai Demokrat dan PAN, mendaftarkan pasangan calon pamungkasnya, yaitu Rasiyo-Lucy Kurniasari, yang akan ditetapkan sebagai calon lawan Risma-Whisnu tanggal 24 September besok.

"Di Surabaya, kita tunggu besok. Karena lawannya (Risma-Whisnu), pasangan calon yang kedua (Rasiyo-Lucy) kita lihat to morrow, kita lihat besok atau lusa, mungkin putusannya Senen," tegasnya.

Mantan Staf Kepresidenan RI ini juga menampik adanya potensi money politik yang besar di Jawa Timur, termasuk di Surabaya. "Potensi money politik kita harapkan berkurang. Saya kira, langkah-langkah meminimalisir itu sudah baik, jadi kita harapkan bisa berkurang," tandas mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini.

Di tempat yang sama, Kapolri Jenderal Polisi ‎Badrodin Haiti menyatakan, Jawa Timur masih rawan konflik. Hal ini dibuktikan dengan beberapa peristiwa jelang Pilkada serentak di beberapa daerah.

"Di 19 daerah kabupaten dan kota, ada daerah di Jawa Timur yang memiliki sejarah kerawanan, dan yang perlu kita waspadai adalah di Mojokerto dan Tuban," kata Badrodin.

Kerawanan-kerawanan yang berpotensi rusuh itu meliputi isu-isu politik, potensi konflik antar massa pendukung Paslon, sabotase dan penolakan. "Kemudian yang perlu diwaspadai, meski tak da kaitannya dengan Pilkada, yang patut diwaspadai adalah ancaman terorisme. Ini patut diwaspadai. Ini ancaman potensial yang setiap waktu dan kapanpun bisa terjadi jika tidak diwaspadai," kata Badrodin mengingatkan.

Selain itu, ada kejadian menonjol yang kerap terjadi jelang Pilkada serentak, yaitu pergerakan massa aksi. "Ada unjuk rasa selama empat kali di Sidoarjo, Surabaya dan Situbondo. Penganiayaan bakal calon di Lamongan, pelemparan Ketua KPUD di Banyuwangi, spanduk provokatif di Pacitan intimidasi Komisioner Panwaslu dan lain sebagainya," urai mantan Kapolda Jawa Timur ini.

Adanya potensi konflik cukup besar ini, Kapolri kembali mengingatkan kepada seluruh jajaran Polres/Polresta dan Polrestabes untuk mengambil tanggung jawab pengamanan secara tegas terhadap ancaman tersebut. "Beberapa kasus ini, saya minta segera diselesaikan. Sejauh mana mampu meminimalisir konflik yang akan terjadi. Ini tanggung jawab Polri, termasuk TNI," tegasnya.