Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto mengaku sudah menerima surat dari pihak kepolisian, terkait penunjukan jenderal polisi sebagai penjabat sementara gubernur pada Pilkada 2018. Saat ini, pihaknya masih mengkaji usulan tersebut.

Hal dia sampaikan usai melakukan rapat koordinasi dengan Wakapolri Komjen Syafruddin, Kasum TNI Laksamana Madya Didit Herdiawan, dan Mendagri Tjahjo Kumolo, di kantor Kemenkopolhukam, Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (5/2).

"Hasil rapat koordinasi kami, kami betul-betul mendengarkan dengan seksama, mendengarkan dengan sungguh-sungguh aspirasi itu," ujar Wiranto.

Wiranto memastikan belum keluar surat keputusan terkait penunjukan tersebut. "Surat sudah dilayangkan dan belum dijawab sebenarnya, apalagi di SK-kan oleh suatu SK yang resmi, belum," tegas dia.

Pemerintah, kata Wiranto masih punya waktu lama untuk mengkaji. Sebab, dua daerah yang akan diisi oleh jenderal polisi, Jawa Barat dan Sumatera Utara baru akan kosong pada Juni. Pemerintah harap bisa mengkaji agar penempatan itu sesuai dengan misi mengawal pilkada dengan baik.

"Kita bisa menempatkan para perwira-perwira kepolisian dan TNI yang punya kompetensi terhadap masalah di daerah. Sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah di daerah dengan baik, mengawal pilkada dengan baik," jelasnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo senada dengan Wiranto. Pemerintah, kata dia, akan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

"Pemerintah sebelum mengeluarkan keputusan lewat perpres mempertimbangkan aspirasi masyarakat pro kontra, yang penting kan iklim sejuk harus diutamakan," kata dia.