Merdeka.com - Majelis Tinggi Partai Demokrat telah mengusulkan sistem aklamasi guna memilih Ketua Umum baru dalam Kongres Luar Biasa (KLB) yang akan berlangsung di Bali pada 30-31 Maret mendatang. Ketua Divisi Informasi Publik DPP Partai Demokrat, Gede Pasek Suardika mendadak mengusulkan SBY sebagai ketua umum partai.

Tidak hanya itu, Gede juga meminta agar keberadaan Majelis Tinggi dan Dewan Pembina dihapus dalam susunan kepengurusan Partai Demokrat.

"Ketum itu langsung Pak SBY. Kalau di luar itu yang mengambil, pasti faksionalisasi akan terjadi. Siapa pun dia, itu yang ditawarkan. Hanya Pak SBY sebagai faktor perekat sementara 2015. Langsung saja dihandel oleh Pak SBY sebagai Ketum," kata Pasek yang juga Ketua Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3).

Usulan itu ternyata didengar akar rumput partai, sekitar 25 DPD Partai Demokrat menyatakan dukungan untuk mengusung SBY menjadi ketua umum partai. Pernyataan itu diungkap langsung saat mereka melakukan pertemuan langsung di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat.

"Banyak yang usulkan SBY jadi ketua umum, ya dipikirkan dulu, beliau sebagai presiden tugas negara harus dinomorsatukan," ujar Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Jero Wacik saat meninggalkan Puri Cikeas, Minggu (24/3) malam.

Meski sudah mendengar langsung usulan yang diungkap sejumlah DPD di daerah, SBY belum menyatakan persetujuannya. Namun, hal itu justru menimbulkan pro dan kontra di antara kader-kader partai. Sejumlah kader telah menyatakan dukungannya dan segelintir mengungkapkan penolakannya.

Lalu, apa keuntungan dan kerugian jika SBY menjadi ketua umum partai?

Executive Director of Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda mengatakan, ada beberapa keuntungan yang didapat partai jika SBY menjadi ketua umum. Di antaranya adalah dapat menyatukan partai yang saat ini tengah dilanda kemelut internal.

"Bisa satukan partai," ucap Hanta saat berbincang dengan merdeka.com, Selasa (26/3).

Akan tetapi, keuntungan yang diberikan itu hanya berlangsung dalam jangka pendek saja. Dalam jangka panjang, justru kedudukan SBY di dalam partai memiliki banyak kekurangan, baik bagi partai maupun negara.

"Ini jadi langkah mundur bagi Demokrat hingga terjebak pada personalisasi, ini merusak tatanan organisasi dan kelembagaan Demokrat yang baru dibangun," terangnya.

Hanta melanjutkan, rangkap jabatan yang dilakukan SBY jika terpilih menjadi ketua umum Demokrat justru mereduksi sistem pemerintahan yang dipimpinnya. Dengan demikian, fokus SBY di dalam pemerintahan menjadi berkurang.

"Ini tidak akan memberi teladan yang positif, apalagi dia juga pernah menegur menteri yang banyak urus partai dibanding negara," tandasnya.

Lalu dengan pertimbangan untung rugi tersebut, apakah SBY akan tetap maju jadi ketua umum Partai Demokrat dalam KLB?