Merdeka.com - Pertarungan memperebutkan kursi Gubernur Jawa Tengah mulai memanas. Sudirman Said, bakal calon Gubernur Jateng yang diusung Partai Gerindra, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melontarkan pernyataan mengejutkan.

"Saya tidak nyaman Jawa Tengah disebut kandang Banteng. Jawa Tengah harus dikembalikan pada martabatnya, yakni sebagai tempatnya manusia seutuhnya," kata Sudirman Said, saat menerima Relawan Masjid, pemuda Cilacap, dan relawan lintas generasi di markas Perjuangan Merah Putih, Jalan Pamularsih 95, Semarang, Minggu (28/1).

Selama ini Jawa Tengah kerap disebut dengan istilah Kandang Banteng. Sebutan ini dikaitkan dengan kekuatan politik dan massa pendukung partai berlambang Banteng moncong putih yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), di provinsi tersebut. Namun, benarkah Jawa Tengah sebagai Kandang Banteng? Pengamat politik LIPI Siti Zuhro memberikan analisanya.

Dari sisi kursi di DPRD Jawa Tengah, PDIP memiliki 31 kursi. Dengan jumlah tersebut, PDIP dinobatkan sebagai partai dengan kursi terbanyak di Provinsi Jawa Tengah. Namun tidak serta merta diartikan penguasa. Sebab, jumlah kursi partai lain jika digabungkan bakal lebih besar. PKB memiliki 13 kursi, Gerindra 11 kursi, PKS dan Golkar masing-masing 10 kursi, Demokrat dengan 9 kursi serta PAN dan PPP masing-masing 8 kursi.

"Itu hanya julukan prokem saja. Kalau bicara Pileg, memang PDIP dominan di Jawa Tengah. Meski dominan tapi tidak semua karena ada sisa partai lain," ujar Siti Zuhro saat berbincang dengan merdeka.com di Jakarta, Senin (29/1) malam.

Bagaimana kekuatan politik dan basis massa PDIP di kabupaten/kota yang ada di Jawa Tengah? Dari 35 kabupaten/kota, PDIP memiliki 17 orang kepala daerah baik bupati maupun wali kota. Contohnya Kota Semarang, Kabupaten Boyolali, Kota Solo, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Brebes, Kabupaten Pati, Kabupaten Jepara dan lainnya. Artinya, masih ada 18 kabupaten/kota yang tak dipimpin kader PDIP. Sehingga wajar jika Sudirman Said menginginkan Jawa Tengah tidak diidentikan dengan kandang banteng atau basis PDIP.

"Tentu ingin ada istilah lebih netral. Jangan langsung diklaim kalau kandang banteng. Karena kalau disebut kandang banteng seolah enggak ada peluang (menang)."

Dengan kekuatan di kabupaten/kota seluruh Jawa Tengah tersebut, PDIP diyakini bakal memaksimalkan mesin partainya untuk memenangkan calon gubernur yang diusung. Ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan sebutan Jawa Tengah sebagai kandang Banteng. Namun, besarnya kekuatan politik itu tidak serta merta menjamin PDIP bakal berjaya di Jawa Tengah. Siti menuturkan alasannya. Saat ini publik lebih melihat sisi ketokohan.

"Dalam konteks ini, seharusnya partai (PDIP) memang menampilkan tokoh yang benar-benar tidak berperkara hukum maupun tidak ada masalah soal etika. Apalagi untuk sosok calon gubernurnya," jelasnya.

Ganjar Pranowo yang diusung PDIP sebagai calon gubernur bakal diganggu dengan isu kasus dugaan korupsi e-KTP. Sebab, namanya disebut-sebut ikut menerima 'cipratan' proyek tersebut. Ganjar juga sudah berkali-kali membantahnya. Namun itu belum selesai mengingat terdakwa e-KTP Setya Novanto sudah menyatakan kesiapannya menjadi justice collaborator.

"Jadi tidak menutup kemungkinan akan dibuka."

Ketua Tim Pemenangan DPD PDIP Jateng, Agustina Wilujeng mengungkapkan, basis massa terbesar PDIP memang di Jawa Tengah, sehingga wajar masyarakat menyebutnya sebagai kandang banteng. Terlebih lagi, calon PDIP yakni Ganjar Pranowo dan Taj Yasin memiliki elektabilitas yang tinggi.

"Sebuah keniscayaan bahwa hari ini Jawa Tengah itu memang kandang banteng. Kalau ada pihak yang tidak terima monggo saja, kita tidak akan terpengaruh," kata dia.

Agustina optimis Ganjar bisa kembali berkuasa di Jawa Tengah. Menurut dia, tugas tim pemenangan lebih mudah ketimbang lawan Ganjar yakni Sudirman Said. Sebab, menurut dia, masyarakat Jateng sudah mengenal dan suka dengan Ganjar.

"Tahapan orang memilih itukan kenal, suka, pilih. Calon kita kan sudah dikenal, sudah disuka, pekerjaan kita lebih ringan daripada kita mengusung calon baru," jelas anggota DPR RI ini.