Mengenal Pilkada Asimetris Usulan Tito Karnavian

Rabu, 20 November 2019 10:55 Reporter : Ahda Bayhaqi
Mengenal Pilkada Asimetris Usulan Tito Karnavian Mendagri Tito Karnavian. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan evaluasi Pilkada langsung dengan sistem asimetris. Pilkada langsung dilihat dari indeks demokrasi di daerah yang hendak melakukan pemilu.

Tito mengatakan, kalau dalam evaluasi Pilkada itu ditemukan pemilihan langsung banyak negatifnya, sistem bisa diubah. Salah satunya sistem asimetris itu.

Sistem itu jika diterapkan maka ada dua sistem pemilihan kepala daerah yang akan dipakai. Sistem secara langsung akan digunakan untuk daerah dengan tingkat kedewasaan demokrasi tinggi. Artinya, daerah potensi praktik jual beli suara rendah. Misal di perkotaan.

Aspek budaya, administrasi dan lainnya tentu juga menjadi pertimbangan layak tidaknya daerah itu menggelar pilkada langsung.

Sementara, pemilihan tak langsung, menurut Tito bisa diterapkan di daerah yang tingkat kedewasaan demokrasi rendah. Artinya, daerah di mana kepala daerah terpilih karena memberikan uang atau barang kepada pemilih. Hal ini demi menghindari money politics, atau pilkada berbiaya besar.

"Sehingga alternatifnya asimetris mungkin yaitu di daerah yang indeks democratic maturity tinggi ini Pilkada langsung yang rendah maka ini mekanisme lain apakah melalui DPD, DPRD seperti dulu. Tapi bagaimana reduce damage juga kalau problem di DPRD bagaimana dengan independen tadi mereka bisa terakomodir solusinya seperti apa?" jelas Tito di Kompleks Parlemen, Senin (18/11) lalu.

1 dari 2 halaman

Didukung PDIP

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mendukung usulan Tito tersebut. Khususnya, bagi daerah-daerah yang potensi konfliknya besar.

"Daerah-daerah yang potensi konfliknya besar, maka di daerah tersebut dengan hikmat kebijaksanaan, kita galakkan pemilu asimetris," ujar Hasto dalam Bimbingan Teknis anggota DPRD Fraksi PDI Perjuangan se-Indonesia di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (19/11).

PDI Perjuangan mendukung sistem Pilkada secara langsung untuk dievaluasi. Menurut Hasto, Pilkada berpotensi memecah belah masyarakat. Ditambah kerugian Pilkada secara langsung adalah biaya politik tinggi, sehingga kepala daerah ada yang melakukan eksploitasi terhadap alam di daerahnya untuk membayar biaya Pilkada.

"Oleh karena itu karena kepentingan investor politik sehingga di daerah dilakukan berbagai eksploitasi alam luar biasa. Mengeruk kekayaan alam kita luar biasa karena Pilkada dengan biaya politik mahal," ujar Hasto.

2 dari 2 halaman

Lahirkan Calon Terbaik

PDI Perjuangan, kata Hasto menggunakan semangat gotong royong dalam menghadapi Pilkada. Hasto menyebut, modal kepala daerah dipikul bersama.

"Oleh karenanya kita rombak dengan semangat gotong royong. PDIP punya semangat gotong royong sehingga modal bakal calon di dalam Pilkada dipikul bersama-sama oleh seluruh jajaran PDIP," ujar Hasto.

Hasto juga menyebutkan, Pilkada serentak 2020 mendatang akan mengusung calon kepala daerah dari kader terbaik partai.

"Untuk itu jadi momentum kita membawa kader partai terbaik sebagai calon kepala daerah yang akan kita perjuangkan dengan strategi yang tepat dengan calon yang terbaik tersebut," kata Hasto. [rnd]

Baca juga:
Kepala Daerah Dipilih DPRD, Presiden PKS Khawatir Oligarki Politik Tak Terbendung
PPP Dukung Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD
Biaya Pilkada Langsung Mahal, Sistem Pemilihan atau Parpol yang Jadi Biang Kerok?
DPR Evaluasi Pilkada, Buka Peluang Kepala Daerah Dipilih DPRD
Ganjar Ingatkan Mendagri: Pilkada Lewat DPRD Rawan Terjadi Suap

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini