Merdeka.com - Pro kontra penderita gangguan jiwa masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap) Pemilu masih terus bergulir. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan penderita gangguan jiwa diminta membawa surat rekomendasi dari dokter ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) agar hak pilihnya bisa digunakan.

Perwakilan Perhimpunan Jiwa Sehat, Yeni Damayanti tidak sependapat. Sebab, aturan tersebut bentuk diskriminasi dan menyalahi aturan perundangan.

"Bahwa itu bentuk diskriminasi, tidak ada persyaratan itu dalam undang-undang mana pun, baik UU pemilu, UU disabilitas, konfensi internasional yang menyatakan itu," kata Yeni dalam diskusi Jaminan Hak Pemilih Pendang Disabilitas, di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Sabtu (24/11).

Gangguan Jiwa Bersifat Periodik dan Episodik

Ia mengungkap penyandang disabilitas mental atau gangguan jiwa bersifat periodik. Artinya, jika sedang terjadi gangguan secara otomatis yang bersangkutan dipastikan tidak akan memberi hak suara ke TPS.

Sebaliknya, bila gangguan tidak terjadi maka penyandang disabilitas mental dapat secara baik untuk memberikan hak politiknya, memilih pasangan yang dikehendakinya secara sadar.

"Penyandang disabiltas mental itu kan sifatnya periodik dan episodik, jadi dalam kondisi relapse posisi mereka sama dengan kondisi demikian (sedang mengalami gangguan) jadi mereka secara otomatis tidak mau datang ke TPS krn kondisinya yang memang lagi memungkinkan, jadi tidak usah ada surat dokter itu," kritik dia.

KPU Harus Mendata Seluruh Penderita Gangguan Jiwa

Yeni menilai KPU harus mendata seluruh penderita gangguan jiwa yang ada. Sumbernya bisa dari DPT yang sudah ada maupun versi pembaharuan. Sejauh ini, belum seluruh pengidap gangguan jiwa didata oleh KPU.

"Ada yang belum terdaftar," katanya.

Yeni menjelaskan, justru KPU dinilai dari awal tidak ingin memasukkan para pengidap disabilitas mental dalam DPT. Karenanya, para kelompok pegiat disabilitas mental bersuara ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk mendapatkan hak mereka sebagau warga negara.

"Mereka kami 'paksa', jadi saat mereka tidak terdaftar kami lapor ke Bawaslu lalu Bawaslu bikin workshop khusus terkait ini, dan KPU keluarkan surat edaran untuk KPU di daerah untuk mendata mereka itu dimulai 2 bulan lalu," jelas dia.

Menurut data dipegang Yeni, riset kesehatan dasar jumlah orang gangguan jiwa atau pengidap disabilitas mental terbagi dua. Pertama gangguan psikotik, dan emosional. Terkait jumlah, jenis emosional ada sekira 14 juta orang dari seluruh jumlah penduduk, jika psikotik 400 ribu jiwa.

"Jadi data dulu mereka semuanya, kalau hari H mereka tidak hadir karena sedang gangguan (jiwanya) yang penting hak pilih tidak hilang di awal karena sudah ada di DPT," tuturnya.

Reporter: Muhammad RadityoSumber : Liputan6.com