Menebak nasib Menkominfo Tifatul Sembiring di kabinet
Merdeka.com - Suhu politik akibat polemik antara PKS dan partai koalisi, terutama Demokrat, kian memanas. Penyebabnya apa lagi kalau bukan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) beberapa waktu lalu. Isu itu membawa Menkominfo Tifatul Sembiring dalam situasi sulit.
Di satu sisi kebijakan partainya, PKS, berseberangan dan malah menggoyang pemerintahan SBY . Tapi di sisi lain, dia sebagai pribadi mendukung kenaikan harga BBM sehingga tetap sejalan dengan pemerintah.
Dua sikap yang berbeda tak pelak menimbulkan tanda tanya mengenai nasib Tifatul ke depan, mengingat keberadaannya di kabinet erat kaitannya dengan sekretariat gabungan (setgab) koalisi partai politik; Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PKB, dan PAN.
Sejak awal kemampuan Tifatul sebagai Menkominfo memang diragukan, karena latar belakang politik dan bagi-bagi kekuasaan di belakangnya. Meski sempat mengenyam pendidikan di ilmu komputer, tetap saja kalangan telematika masih meragukan kemampuan Tifatul Sembiring di sektor industri TI dan telekomunikasi.
Namun, kenyataannya, pria yang biasa dipanggil Datuak oleh komunitas Minang dan sekitarnya itu cukup fasih memberikan pernyataan seputar TI dan telekomunikasi hingga hal-hal yang bersifat teknis.
Setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik seputar Universal Service Obligation (USO), internet pedesaan, jaringan broadband, pemblokiran situs, hingga soal pembajakan software dengan lincah dijawabnya disertai data yang cukup lengkap.
Kini, nasib Tifatul berada di ujung tanduk, terutama setelah Jubir Kepresidenan Julian Aldrin Pasha memberikan pernyataan bahwa kebersamaan koalisi partai pendukung pemerintah dengan Partai Keadilan Sejahtera yang menolak APBN-P 2013 berakhir. PKS, tambahnya, tak punya alasan untuk mempertahankan posisi di koalisi.
"Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaannya dalam koalisi pemerintahan telah berakhir atau selesai," ujar Julian.
Sementara itu, anggota DPR dari Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengatakan, jika Juru Bicara Presiden Julian sudah berbicara, maka posisi PKS di kabinet tinggal menghitung hari.
"Kalau Julian Pasha sudah bicara, Ketua Harian sudah bicara, posisi PKS dan menterinya di kabinet tinggal menghitung hari," kata Ruhut yang mengaku bernazar akan memotong kambing jika PKS keluar koalisi.
Dengan pemutusan hubungan koalisi dengan PKS, maka isu pergantian Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring merebak.
Bahkan diisukan bahwa Ruhut Sitompul yang pernah menjadi Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika, akan mengisi pos ini. Dan uniknya, rumor Ruhut menjadi Menkominfo mencuat dari Ruhut sendiri.
Selain Ruhut, nama-nama yang kemungkinan besar mengisi posisi Tifatul bila PKS benar-benar keluar dari koalisi adalah Roy Suryo yang bisa saja merangkap jabatan sebagai Menpora dan Menkominfo, atau anggota Komisi 1 DPR Tantowi Yahya , atau lainnya.
Menanggapi pernyataan Julian, Tifatul mengungkapkan dia sudah menegur yang bersangkutan. "Saya sudah ingatkan Julian Pasha agar tidak memberikan komentar seputar koalisi," ujarnya kepada merdeka.com, Senin (24/6).
Baca juga:
Tifatul: Sampai di Medan hilang semua soal reshuffle
Kalau dipecat SBY, Mensos Salim Segaf mau jadi guru saja
Pecat PKS bisa jadi blunder bagi SBY dan Demokrat
PKS: Tifatul, Suswono dan Salim Segaf tak bisa pengaruhi partai
(mdk/mtf)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kelakar Ketum PBNU: Kalau Nanti Menteri Kabinet Selanjutnya NU Semua Jangan Kaget
Gus Yahya berkelakar sebagian masyarakat merupakan bagian dari NU sehingga tidak perlu kaget jika menteri kabinet pemerintahan selanjutnya dari NU.
Baca SelengkapnyaSusunan Kabinet Prabowo Belum Dibahas, TKN: Jangan Transaksional
TKN menunggu pengumuman resmi pemenang Pilpres dari KPU pada tanggal 20 Maret 2024
Baca SelengkapnyaIni Reaksi Anies Jika Prabowo Tawari Jadi Menteri: Pembentukan Kabinet Kapan?
Ini Reaksi Anies Jika Prabowo Tawari Jadi Menteri: Pembentukan Kabinet Kapan?
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasau Baru Ungkap Pesan Jokowi: TNI AU Harus Kuat, Bukan Berarti Perang dengan Negara Tetangga
Jokowi meminta TNI AU kuat, namun bukan berarti manakut-nakuti musuh dan perang dengan negara lain.
Baca Selengkapnya4 Menteri Kabinet Jokowi Siap Hadir di Sidang Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Pada persidangan ini, kubu pemohon, termohon maupun terkait tidak diperkenankan bertanya, Pertanyaan hanya diberikan para hakim MK.
Baca SelengkapnyaReaksi Ketua TPN soal Mahfud Mundur dari Menko Polhukam
Mundurnya Mahfud dari kursi kabinet Presiden Jokowi dinilai sangat penting untuk Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPengamat Nilai Firli Bahuri Harus Diberhentikan Secara Tidak Hormat
Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri dinilai perlu diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaIstana Buka Suara Soal 4 Menteri Jokowi Dipanggil MK Bersaksi Soal Sengketa Pilpres
Sebagai informasi, empat menteri tersebut akan dipanggil MK pada hari Jumat 5 April 2024.
Baca Selengkapnya