Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menebak Motif Politik Gerindra Incar Kursi Ketua MPR

Menebak Motif Politik Gerindra Incar Kursi Ketua MPR Gedung DPR. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Partai Gerindra mengincar kursi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Nama Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani dijagokan untuk menduduki jabatan itu.

Peneliti Departemen Politik dan Hubungan Internasional Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menganalisa tujuan politik Partai Gerindra menduduki kursi ketua MPR. Arya memandang langkah itu dilandasi beberapa motif. Salah satunya untuk mendapatkan publikasi politik. Publikasi politik dibutuhkan partai besutan Prabowo Subianto ini demi kepentingan elektoral 2024.

"Dengan memegang posisi MPR, tentu Gerindra akan dapat membuat brand politik baru," kata Arya kepada Liputan6.com, Jakarta, Selasa (23/7).

Tidak heran jika Gerindra dan partai lain mengincar kursi Ketua MPR. Sebab, wewenangnya sangat besar dan vital dalam peta politik nasional. MPR memiliki tiga wewenang yang cukup menarik perhatian beberapa partai.

Salah satunya kemampuan untuk mengamandemen UUD 1945. MPR juga bisa memutuskan untuk memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya atau diimpeachment. MPR juga berwenang menunjuk wakil presiden bila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.

"Tiga kewenangan tersebut akan dapat mengubah arah politik dan untuk itu posisi MPR menjadi strategis," ungkap Arya.

Namun demikian, tidak mudah untuk melakukan menjalankan wewenang tersebut. Misalnya saja pemakzulan atau memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ada beberapa tahap yang mesti dilewati untuk melakukan hal itu. Misalnya saja harus ada terlebih dahulu putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa presiden melanggar konstitusi. Lalu harus pula adanya usulan dari DPR ke MPR untuk memberhentikan presiden. Terlebih lagi, sidang MPR untuk membahas pemakzulan harus dihadiri tiga per empat anggota MPR.

"Sidang MPR terkait impeachment harus dihadiri oleh 3/4 anggota MPR dan disetujui 2/3 dari yang hadir," jelas Arya.

Sebelumnya, Politikus Partai Gerindra, Andre Rosiade menegaskan bahwa partainya menginginkan kursi ketua MPR. Alasannya, Gerindra adalah runner up Pemilu 2019.

"Sebagai partai yang mendapatkan suara terbanyak kedua ya, kita berharap mendapatkan kursi ketua MPR," kata Andre.

Gerindra akan berkomunikasi dengan kubu Jokowi-Maruf demi mengamankan kursi ketua MPR. Ia juga menegaskan, tidak ada harga mati bagi partainya untuk menduduki kursi ketua MPR tersebut.

"Berharap jadi ketua MPR. Siapa sih yang nggak berharap," lanjut Andre.

Gerindra membuka diri untuk melakukan rekonsiliasi pasca Pilpres 2019. Salah satu yang paling masuk akal untuk merealisasikan semangat itu, yakni Gerindra meminta jatah kursi Ketua MPR.

Ketua DPP Partai Gerindra Sodik Mujahid mengatakan, hal itu sesuai dengan semangat pertemuan antara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Dengan semangat tersebut maka komposisi terbaik adalah Ketua MPR Gerindra, Ketua DPR PDIP, Presiden, Ir Joko Widodo," kata Sodik.

Reporter: Yopi Makdori

Sumber: Liputan6.com

(mdk/noe)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR
Gerindra Belum Wacanakan Revisi UU MD3 Tentukan Kursi Ketua DPR

Gerindra menyebut mekanisme pemilihan ketua DPR masih sesuai UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3).

Baca Selengkapnya
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran
Gerindra Pede Kesaksian Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres Bongkar Fitnah Kecurangan Prabowo-Gibran

Gerindra justru optimis kesaksian empat menteri tersebut akan secara langsung membantah tudingan kecurangan dilakukan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Gerindra Ungkap Tidak Ada Pembicaraan Politik antara SBY dan Prabowo saat Lebaran
Gerindra Ungkap Tidak Ada Pembicaraan Politik antara SBY dan Prabowo saat Lebaran

Gerindra menilai momen lebaran tidak tepat untuk membahas politik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR
Klaim Pemilu 2024 Lebih Baik dari Sebelumnya, Gerindra Anggap Tidak Perlu Hak Angket DPR

Gerindra menilai hak angket itu tidak perlu dilakukan apalagi baru sebatas wacana.

Baca Selengkapnya
Gerindra Sebut Politik ‘Merangkul’ Prabowo Mulai Dijalankan, Buka Komunikasi ke 01 dan 03
Gerindra Sebut Politik ‘Merangkul’ Prabowo Mulai Dijalankan, Buka Komunikasi ke 01 dan 03

Komunikasi nanti bakal dilakukan kepada para ketua umum partai politik pengusung 01 dan 03.

Baca Selengkapnya
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil
Gerindra Klaim Politisi Sudah Move On dari Pemilu 2024, Hak Angket di DPR Hampir Mustahil

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman mengklaim bahwa hampir 95 persen politisi sudah move on dari Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka
PPP Bakal Terima Kedatangan Prabowo dan Gerindra dengan Tangan Terbuka

PPP masih fokus terhadap gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di MK.

Baca Selengkapnya
Gerindra soal Program Makan Siang Gratis: Ya Prabowo Dilantik Dulu
Gerindra soal Program Makan Siang Gratis: Ya Prabowo Dilantik Dulu

Pembahasan program makan siang gratis menunggu pelantikan Prabowo sebagai Presiden.

Baca Selengkapnya
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI
Ini Sosok Politikus yang Digadang-Gadang Gerindra untuk Maju Pilgub DKI

Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Baca Selengkapnya