Mendagri ungkap lobi RUU Pemilu, ada yang ngotot tak mau berubah
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap, 5 isu krusial RUU Pemilu yang dikemas dalam 5 paket opsi bisa segera diselesain pada rapat paripurna hari ini. Tujuannya, agar tidak mengganggu tahapan Pemilu serentak 2019 yang akan dimulai 1 Oktober 2017 mendatang.
"Bagi pemerintah, yang penting pemerintah dan DPR mampu segera merumuskan UU disahkan dalam upaya untuk mempercepat KPU mempersiapkan aturan-aturan partai. Supaya tahapan tidak terganggu," kata Tjahjo di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/7).
Tjahjo mengaku, terus berkomunikasi dengan Pansus, dan fraksi-fraksi partai terkait sikap di RUU Pemilu. Meskipun dia mengatakan, saat lobi, ada yang ngotot partai tak mau mengubah sikapnya karena menyangkut kebijakan partai.
"Mudah-mudahan ada kata sepakat, walaupun dari hasil lobi ada yang mengatakan ini prinsip tidak bisa berubah, karena menyangkut strategi partai, menyangkut pertimbangan politik garis kebijakan partai dan sebagainya," terangnya.
Pemerintah telah menyiapkan strategi apabila pengambilan keputusan 5 isu krusial mengalami jalan buntu. Akan tetapi, Tjahjo enggan menyebut strategi yang dipersiapkan.
"Ya pasti ada dong. Opsi pasti ada. Apakah opsi diam juga ada. Makanya nanti kita lihat yang terbaik," jelasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jelang Masa Tenang Pemilu 2024, Menpan RB Ingatkan ASN Wajib Netral dan Bebas Pengaruh Politik Tak Sehat
Sejumlah alasan mengapa ASN harus netral karena sebagai bentuk kewajiban profesionalism.
Baca SelengkapnyaPerludem Tarik Permohonan Pengujian UU Pilkada
Banyaknya tahapan Pilkada 2024 yang akan bersinggungan dengan tahapan Pemilu nasional 2024.
Baca SelengkapnyaJenis Pelanggaran Pemilu Menurut UU dan Penanganannya, Ini Penjelasannya
Pemahaman mengenai jenis pelanggaran pemilu dan penanganannya sangat penting dalam tahun politik ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaKetua Bawaslu Akui Ada Penggelembungan Suara PSI: Bukan Hanya Satu Partai
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengatakan dugaan penggelembungan suara dalam Pemilu 2024 tidak hanya dialami PSI.
Baca SelengkapnyaBawaslu Buka Peluang Usut Kertas Suara Tercoblos ke Dugaan Tindak Pidana
"Iya, iya (akan diusut dugaan tindak pidananya)," kata Bagja
Baca SelengkapnyaJelang Pemilu, Wakapolri: Masyarakat Guyub Rukun, yang Ribut Elit Politik
Pemilu sebagai pesta demokrasi dihadapi dengan bahagia dan senang.
Baca SelengkapnyaPengamat Soal Rencana Hak Angket Pemilu: Keliatannya Layu Sebelum Berkembang, akan Diblok Koalisi Pemerintah
"Keliatannya bisa jadi usulan hak angket ini akan layu sebelum berkembang, akan diblok, ya akan di bendung oleh kubu koalisi pemerintahan Jokowi,"
Baca SelengkapnyaPangkostrad Letjen TNI Saleh Bangga Ketemu Prajurit Jalankan Operasi Khusus, Beri Pesan Penting
Jenderal TNI tersebut mengaku bangga dapat bertemu sembari memberi pesan mendalam ke prajurit yang telah menjalankan operasi khusus.
Baca Selengkapnya