Mendagri: MK putuskan anggota DPR harus mundur jika maju pilkada

Selasa, 31 Mei 2016 02:25 Reporter : Dieqy Hasbi Widhana
Mendagri: MK putuskan anggota DPR harus mundur jika maju pilkada Mendagri Tjahjo Kumolo. ©2016 Merdeka.com

Merdeka.com - Dalam revisi UU Pilkada, DPR berupaya agar syarat anggota DPR, DPD, dan DPRD tidak mundur saat mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Namun sikap itu berbeda dengan pemerintah.

"Sikap pemerintah tetap menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). MK final and binding. Pemerintah tidak ingin buat keputusan yang bertentangan dengan MK. MK putuskan anggota DPR, DPD, DPRD harus mundur," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/5).

Tjahjo yakin dengan adanya perdebatan dengan DPR ini, revisi UU Pilkada tak akan berlarut-larut pembahasannya. Namun dia berharap revisi UU Pilkada ini selesai Selasa ini pada pukul 10.00 WIB.

"Saya rasa tidak akan molor. Anggota DPR paham ini final dan mengikat," ungkapnya.

Ditemui secara terpisah, Wakil Ketua Komisi II DPR A Riza Patria mengatakan, sebanyak 10 fraksi menuntut keadilan pemerintah terkait mundurnya anggota DPR. Menurutnya, saat anggota DPR diwajibkan mundur, maka calon petahana harus mundur juga dari jabatannya.

"Pemerintah harus memiliki ketegasan kenapa incumbent maju, tapi tidak mundur, tapi anggota dewan mundur. Padahal incumbent memiliki daya rusak yang lebih besar. Karena selama ini, incumbent memiliki kekuatan dalam hal keuangan, menggunakan media iklan, mutasi, untuk kepentingan. Kalau dewan mundur, maka incumbent harus mundur," ungkap Riza. [dan]

Baca juga:
RUU Pilkada tak kunjung usai, Ahok bisa nyagub tanpa harus mundur
Revisi UU Pilkada diharapkan lahirkan pemimpin yang berkualitas
Jimly: Perberat syarat independen cara berpikir yang salah!
UU Pilkada diputuskan 2 hari lagi, pemerintah & DPR masih meruncing
Gelar rapat paripurna, DPR bahas RUU Pilkada dan Tax Amnesty
DPR dan Pemerintah belum sejalan, revisi UU Pilkada masih deadlock

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Revisi UU Pilkada
  3. Mendagri
  4. Jakarta
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini