Mendagri: Keputusan hukuman mati ada di kita bukan PBB
Merdeka.com - Pemerintah Australia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengintervensi Indonesia dalam upaya mencegah eksekusi mati terhadap warga Australia yang melakukan kejahatan narkoba. Tapi pemerintah tak gentar.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menilai, wajar saja bila PBB mengingatkan kepada Indonesia untuk kembali mempertimbangkan putusan hukuman mati terhadap WN Australia. Namun demikian, menurutnya hal itu tidak akan mempengaruhi keputusan dari pemerintah.
"Saya pikir karena Indonesia anggota PBB jadi memberikan surat kepada pemerintah. Tapi tetap keputusan ada di kita, bukan sama PBB," ujarnya, di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Senin (16/2).
Tjahjo menegaskan, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam memberantas narkoba dengan cara melakukan hukuman mati. Hal itu juga sudah ditegaskan oleh Presiden Joko Widodo.
"Kita kan negara Indonesia yang berdaulat politik, berdikari, kita harus buktikan bahwa masalah Narkoba ini bukan hal sepele. Bayangkan saja setiap hari setidaknya ada minimal 46 orang mati setiap hari karena narkoba. Presiden juga sudah menegaskan hal itu, bahwa bandar akan di hukum mati," ucapnya.
Politikus senior PDI Perjuangan ini juga menyayangkan sikap PBB yang tidak melakukan tindakan serupa disaat warga Indonesia terancam hukuman mati di negara lain.
"Semestinya harus menerapkan sikap sama di saat kita berada di posisi tersebut," jelasnya.
Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki-moon pekan lalu menekan Indonesia agar menghapus hukuman mati. Notifikasi keberatan itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi, Kamis (14/2), terkait rencana eksekusi dua warga negara Australia.
Dia mengingatkan Indonesia agar mempertimbangkan ulang keputusan menghukum mati warga asing, sekalipun mereka terlibat kasus kejahatan berat seperti narkoba.
"PBB menentang pelaksanaan hukuman mati dengan alasan apapun. Sekjen meminta Indonesia mempertimbangkan ulang vonis eksekusi terhadap pelaku kejahatan narkoba," kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Bahas Hak Angket, Istana Minta Pertemuan Jokowi dan 2 Menteri PKB Tak Dispekulasikan ke Mana-Mana
Ari menyebut pertemuan tersebut juga merupakan permintaan dari para menteri PKB.
Baca SelengkapnyaJokowi Dikabarkan Lantik Menteri ATR/BPN dan Menko Polhukam Besok Pagi
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam untuk Cak Imin, PKB Yakin Bukan Godaan Terkait Hak Angket
Kata Huda, anggota fraksi PKB sudah ada beberapa yang menandatangi hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaHadi Tjahjanto Resmi Gantikan Mahfud, Jokowi: Beliau Dulu Panglima TNI, Sangat Siap Atasi Polhukam
"Kita tahu beliau dulu Panglima (TNI), saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan politik, hukum, dan keamanan sangat siap," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaBLBI Hingga Kasus Pelanggaran HAM Jadi PR Menko Polhukam Hadi Tjahjanto
Hadi Tjahjanto hanya memiliki waktu delapan bulan hingga masa kabinet Jokowi berakhir.
Baca SelengkapnyaJokowi Titip Salam Buat Cak Imin, Budi Arie Singgung Upaya Membangun Persatuan
Jokowi menitip salam untuk Cak Imin, melalui dua menteri dari PKB
Baca SelengkapnyaHujan Gerimis Prabowo Kampanye di Sidoarjo, Erick Thohir hingga Bahlil Hadir
Prabowo mengenakan kemaja bewarna biru muda. Dia terlebih dahulu menyapa masyarakat yang telah menunggu ditengah hujan.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca Selengkapnya