Mendagri Diminta Temui FPI Minta Penjelasan Konsep Khilafah Islamiyah
Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menemui Front Pembela Islam (FPI) terkait persoalan Surat Keterangan Terdaftar (SKT).
Menurut Baidowi, Tito harus segera berkomunikasi dengan FPI membicarakan AD/ART FPI di mana ada kalimat penerapan Islam secara kafah di bawah naungan khilafah Islamiyah.
Baidowi menilai, penerapan khilafah Islamiyah yang ada di dalam visi dan misi FPI hanyalah sekadar konsepsi saja, bukan ideologi murni dari FPI.
"Itu harus diminta penjelasan (FPI)," kata Baidowi di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (29/11).
"Kalau konsepsi kan semacam diskursus seperti PPP dalam beberapa kesempatan mencetuskan konsep juga NKRI bersyariah," tambahnya.
NKRI Bersyariah
Baidowi mencontohkan, NKRI bersyariah yang ada pada PPP. Bersyariah yang dimaksud partainya adalah memasukkan nilai-nilai keislaman dalam regulasi yang memang dikhususkan untuk umat Islam. Contohnya adalah UU Perbankan Syariah ataupun UU Jaminan Produk Halal yang merupakan implementasi dari NKRI bersyariah.
"Kalau konsepsi gagasan seperti itu sebagai implementasi dalam kehidupan dalam bernegara di NKRI, enggak ada masalah," katanya.
Oleh karena itu, Baidowi menilai, perlu adanya komunikasi tatap muka antara Tito dengan FPI untuk mendapatkan penjelasan soal AD/ART yang dipermasalahlan Tito. Ia juga meminta agar Tito tidak langsung mengambil kesimpulan.
"Jadi sebaiknya Mendagri jangan apriori terlebih dahulu apalagi Menag sudah memberi legacy bahwa FPI itu sangat Pancasilais," pungkas Baidowi.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPP Tegaskan Tak Bergantung pada Fraksi Lain Soal Hak Angket
Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan partainya akan menentukan sikap terkait hak angket seusai pengumuman resmi hasil Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP: Pemberian Pangkat Jenderal Bertentangan dengan Fakta Demokrasi
Hasto mengingatkan masa reformasi atau saat Prabowo diberhentikan sebagai TNI.
Baca SelengkapnyaBelum Tentukan Sikap soal Hak Angket, PPP Bicara Opsi Lain untuk Usut Kecurangan Pemilu 2024
Sekretaris Fraksi PPP di DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, pengusutan dugaan kecurangan Pemilu tak hanya melalui pengajuan hak angket.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto soal Kesiapan PDIP Jadi Oposisi: Tunggu Hasil Penghitungan KPU
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjawab pertanyaan soal kesiapan partai berlambang kepala banteng menjadi oposisi atau berada di luar pemerintahan.
Baca SelengkapnyaTidak Masalah Diberhentikan PPP, Witjaksono Tegaskan Kader Daerah Dukung Prabowo-Gibran
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi memastikan Witjaksono diberhentikan posisinya dari Wakil Ketua Majelis Pertimbangan PPP.
Baca SelengkapnyaPDIP Terima Pengunduran Diri Maruarar Sirait
Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca SelengkapnyaGanjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Nilai Ganjar Kampanye Jalan Sendiri, Capres Lain di Atas Mobil Alphard
Hasto menyebut, jika Ganjar dapat blusukan dengan mantap dan sangat keterbukaan.
Baca SelengkapnyaGerindra Soal Peluang PPP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran: Mudah-mudahan
Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono kumpul bareng koalisi pendukung Prabowo-Gibran saat halalbihalal Partai Golkar.
Baca Selengkapnya