Mendagri ajak melawan kampanye politik bernada SARA dan ujaran kebencian
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyebutkan tiga kunci sukses Pilkada 2018 dan Pemilu 2019. Itu disampaikan saat merilis Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016 di Hotel Kartika Chandra, Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).
Pertama, meningkat partisipasi politik masyarakat. Tiap tahunnya tingkat partisipasi dalam pemilihan umum selalu meningkat. Pemerintah menargetkan tingkat partisipasi di Pemilu 2019 mencapai 80 persen.
"2015, pilkada serentak diikuti 70 persen masyarakat Indonesia yang punya hak pilih. 2016-2017 mencapai 74 persen partipasinya. Target KPU dan pemerintah pada pilkada tahun depan harus mencapai minimal 78 persen sehingga memasuki pileg dan pilpres insyallah bisa mencapai 80 persen lebih," ungkap Tjahjo.
Kedua, hilangnya praktik politik uang yang kerap menjadi penyakit tiap gelaran pemilihan umum. Dalam Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Bawaslu diberikan kewenangan lebih untuk menindak tegas praktik politik uang.
"Undang-undang berikan kewenangan yang lebih kepada Bawaslu untuk menindak pasangan calon, perorangan yang menggunakan politik uang harus ada tindakan yang tegas," jelas Tjahjo.
Kunci terakhir adalah bebasnya isu SARA dan ujaran kebencian dalam kontestasi antar pasangan calon. Pemerintah menabuh genderang perang terhadap isu politik identitas. Tjahjo berharap Bawaslu dan Polri mampu menjalankan tugas untuk menanggulangi dan melawan isu SARA dan ujaran kebencian. Sehingga dalam kontestasi nanti hanya ada adu program dan konsep.
"Kita harus tegas melawan kampanye yang berujar kebencian, berujar SARA, fitnah ini yang kami akan minta tegas pada Panwaslu, Bawaslu, kepolisian untuk menghindari kampanye itu," ucapnya.
Tjahjo meminta kepada para stakeholder dari parpol menyiapkan segala dengan baik dan mendukung tiga hal tersebut. Juga penyelenggara dari Bawaslu, KPU, Polri, TNI serta Kejaksaan, agar membangun suasana politik yang mendukung konsolidasi demokrasi.
"Yang penting bagaimana kita membangun suasana negara yang besar ini masyarakat ikut berperan dan berpartisipasi dalam konsolidasi demokrasi kita," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu Nilai Jokowi Boleh Bagikan Bansos, Kecuali Ajak Memilih Paslon
Bawaslu sedang berkoordinasi dengan Kementerian BUMN dan Kepala Bulog Bayu Krisnamurthi terkait mekanisme penyaluran bantuan sosial saat kontestasi pemilu.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaApa Itu Politik Identitas? Berikut Penjelasan dan Contohnya
Politik identitas merujuk pada fenomena di mana individu atau kelompok mengidentifikasi diri mereka berdasarkan karakteristik tertentu.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
TKN Prabowo-Gibran Ingatkan Anak Muda Jangan Terlena Politik Indentitas Janjikan 'Tiket Surga'
Arief menilai, pendekatan kampanye riang gembira lebih efektif daripada kampanye politik identitas.
Baca SelengkapnyaBerkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali
Baca Selengkapnya'Strategi Politik Menggunakan Isu Identitas Harus Kita Tolak!'
Kampanye secara negatif diharapkan tidak terjadi lagi karena berdampak buruk pada perkembangan demokrasi.
Baca SelengkapnyaIni Alasan Prabowo-Gibran Minta Pendukungnya Tidak Membalas Ketika Dihujat
Menurut Tim 02, Prabowo sudah dari jauh-jauh hari mengatakan tak perlu membalas hujatan dari siapapun.
Baca SelengkapnyaBeda Nasib dengan Komeng, Berikut Perolehan Sementara Suara Opie Kumis hingga Dede Sunandar di Pemilu
Para pelawak itu bersaing memperebutkan suara dari daerah pemilihan masing-masing dengan kolega satu partai maupun partai politik lain.
Baca SelengkapnyaJokowi Kecewa Debat Pilpres Menyerang Personal, Perlu Diformat Lebih Baik
Saling serang dalam debat tidak masalah, tetapi yang diserang adalah kebijakannya.
Baca Selengkapnya